Akankah Muhammadiyah Terima Tawaran Izin Pengelolaan Tambang dari Pemerintah?

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Teka-teki apakah Muhammadiyah akan menerima atau menolak tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah akan terjawab pada hari ini atau besok.

Secara resmi, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengumumkan secara resmi sikap organisasinya atas tawaran dari pemerintah tersebut setelah menggelar konsolidasi nasional yang dilaksanakan pada Sabtu (27/7/2024) hingga Minggu (28/7/2024) besok di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

Informasi itu disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2024) kemarin seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Mu'ti menyebut keputusan itu akan disampaikan oleh PP Muhammadiyah setelah melaksanakan konsolidasi nasional di Yogyakarta.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2024).

Mu'ti mengaku pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sudah menawarkan izin pengelolaan tambang.

Tawaran itu disampaikan saat rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar pada pertengahan Juli 2024.

Saat menawarkan izin pengelolaan tambang, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia tidak menyebut secara langsung lokasi tambangnya.

"Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," ujar dia.

Diprediksi Terima Tawaran Pemerintah

Pihak PP Muhammadiyah diprediksi akan menerima tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah tersebut.

Masih dikutip dari Kompas.com, ada dua sumber yang menyebutkan PP Muhammadiyah hampir dipastikan akan menerima kebijakan izin tambang untuk ormas keagamaan.

Menurut dua sumber tersebut, sebagian besar kalangan internal Muhammadiyah berkesimpulan untuk menerima izin tambang, tetapi keputusan akhir akan diambil setelah rapat konsolidasi nasional pada akhir pekan ini.

Baca juga: Pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho: Catatan Perjalanan Antar Pos yang Perlu Kamu Tahu

Sinyal menerima

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa Muhammadiyah akan menerima kebijakan izin pertambangan untuk organisasi masyarakat keagamaan.