Pembatasan BBM Bersubsidi

Sejumlah Masyarakat Bantul Keberatan dengan Rencana Pembatasan BBM Subsidi

Kebanyakan masyarakat khusunya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Kabupaten Bantul kerap mengandalkan BBM subsidi untuk keperluan operasional.

Penulis: Neti Istimewa Rukmana | Editor: Gaya Lufityanti
pertamina.com
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Baru-baru ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Rupanya, pernyataan itu menuai ragam respon dari masyarakat.

Pasalnya, saat ini, kebanyakan masyarakat khusunya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Kabupaten Bantul kerap mengandalkan BBM subsidi yakni pertalite untuk keperluan operasional pulang pergi kerja.

"Biasanya kalo kerja itu saya bawa sepeda motor dan itu saya isi dengan BBM pertalite. Biasanya, untuk keperluan pulang pergi kerja aja dalam dua hari bisa sekitar dua liter atau Rp20.000," kata Agus Suwal (41), warga Kalurahan Tirtomulyo. Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Jumat (12/7/2024).

Dirinya pun mengkhawatirkan, apabila stok penggunaan BBM pertalite dibatasi oleh pemerintah, maka akan berimbas kepada antrean kendaraan yang mengular di SPBU.

Padahal, lanjutnya, pada saat ini, di beberapa SPBU yang kerap menjadi langganan untuk mengisi BBM kendaraanya juga kerap ditemukan antrean panjang.

Apalagi saat momen pulang dan pergi kerja.

"Sekarang saja sudah banyak yang antre untuk beli pertalite di setiap SPBU. Nah, kalau pemerintah membatasi penggunaan BBM pertalite  nanti antrean itu bisa lebih parah kan?" tutur dia.

Sebenarnya, dirinya juga ingin memberli BBM non subsidi atau pertamax. Akan tetapi, harga jual yang tinggi membuat dirinya untuk enggan mengisi sepeda motornya dengan BBM pertamax.

"Pertamax itu kan harganya mahal. Kalau setiap hari beli itu untuk isi kendaraan ya bisa boncos," ucap dia.

Senada, Agus Ratmantara (41), warga Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, juga merasa kecewa dengan putusan dari pemerintah.

Apalagi, gajinya yang bukan berasal dari pegawai negeri cukup memberatkan untuk beralih menggunakan BBM pertalite.

"Saya bukan PNS, hanya seorang pekerja biasa. Jadi agak berat lah kalau tadinya pakai BBM pertalite jadi beli pertamax," tutup dia.( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved