Peran Penting NGO dalam Mitigasi Bencana di DIY 

Sebab pelatihan yang diberikan juga harus disesuikan dengan kultur dan peta risiko bencana di wilayah.

“Langkah mitigasi dan kedaruratan harus tetap dipandu oleh BPBD, karena BPBD yang punya peta potensi risiko. Setiap tahun di-upgrade terus, dan harapannya level paling lokal juga dapat melakukan pemetaan potensi bencana, untuk ikut serta dalam melakukan edukasi,” terangnya.

“Peran NGO kami harapkan fokus pada pencegahan dan membantu kesiapan APBD, karena APBD kan jumlahnya terbatas. Komisi A berupaya memberikan dukuangan yang memadai. Namun BPBD juga bisa duduk dengan forum CSR DIY, sekaligus menggandeng dunia usaha. Ketika memberikan pendampingan di tingkat tertentu, ada desa yang jadi prioritas, nah ini yang perlu mendapat pendampingan terus-menerus,” sambungnya.

Eko mengungkapkan ada beberapa tantangan ke depan, seperti menyusutnya lahan pertanian dan resapan air, tumbuhnya hunian yang tidak memperhatikan aspek penanggulangan bencana, dan kolaborasi antara masyarakat dengan NGO. 

Ia mendorong Pemerintah Daerah DIY, termasuk BPBD DIY untuk melakukan audit bersama kabupaten/kota untuk memantau Kaltana dan Destana.

Hunian yang tidak memperhatikan aspek penanggulangan bencana juga perlu dipetakan. Di sisi lain, pihaknya juga mendorong agar ada sinergi kolaborasi yang kuat antara DIY dan Jawa Tengah terkait penanggulangan bencana.

“Kerja sama ini harus ditingkatkan. Masyarkat sudah berperan bagus, NGO jalan. Haru ada konsolidasi agar sinergi dan kolaborasi ini fokus pada mitigasi bencana. Tujuannya untuk mencegah korban saat terjadi bencana. Penting juga bagi NGO untuk mengerti Jogja, caranya gimana? dengan riset untuk bantuan edukasi dan memperkaya informasi potensi bencana di DIY,” ungkapnya.

“Kemudian perkuat juga sinergi dengan perguruan tinggi. Selain untuk riset, juga untuk memperluas jaringan NGO,” imbuhnya. (*)