Peran Penting NGO dalam Mitigasi Bencana di DIY 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Non Governmental Organization (NGO) atau Lembaga swadaya masyarakat memiliki peran penting dalam mitigasi bencana di DIY.

Apalagi ada 12 jenis bencana yang berpotensi terjadi di DIY.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Noviar Rahmad, mengatakan dalam kebencanaan 30 persen masyarakat selamat karena diri sendiri, 30 persen lagi diselamatkan oleh keluarga, 30 persen diselamatkan oleh masyarakat dan tidak lebih dari 10 persen yang diselamatkan relawan atau pemerintah.

Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana sangat penting.

Pemerintah tidak bisa sendiri, butuh peran serta masyarakat termasuk NGO.

“Banyak NGO yang bergerak di DIY, ada Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) bergerak di kaltana (kelurahan tangguh bencana), destana (desa tangguh bencana) atau KTB (kampung tangguh bencana). Nggak semua bentukan dari pemda. Ada banyak sekali NGO yang membantu kami, ada yang bergerak di satuan aman bencana, lansia, dan lainnya,” katanya, Selasa (02/07/2024).

“Kami juga sedang menyusun rencana kontijensi siklon tropis dengan World Food Programe (WFP) dari UNDRR PBB. Pada saat yang bersamaan kami menyusun disaster risk management plan khusus sumbu filosofi. Harus ada penguatan kapasitas masyarakat di sumbu filosfi terkait kebencanaan,” sambungnya.

Sebagai kota pariwisata, pihaknya juga tengah menginisiasi hotel tangguh bencana dengan menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY.

Baca juga: Waspada Kebakaran Lahan di Musim Kemarau, BPBD DIY Imbau Masyarakat Tak Membakar Sampah

Di samping itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY untuk menciptakan destinasi wisata tangguh bencana.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menerangkan NGO bagian dari masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan dari aspek pencegahan dan kesiapsiagaan.

Sehingga NGO turut serta dalam memberikan edukasi terus menerus kepada masyarkat.

Termasuk dalam digitalisasi pelatihan maupun pendidikan kebencanaan. Aspek lain berkaitan dengan membantu menanggani kedaruratan hingga rehabilitasi lingkungan.

Menurut dia, tidak semua NGO baik nasional maupun internasional memahami potensi bencana di DIY.

Untuk itu, BPBD DIY harus memberikan panduan terkait peta potensi risiko.

Sebab pelatihan yang diberikan juga harus disesuikan dengan kultur dan peta risiko bencana di wilayah.

“Langkah mitigasi dan kedaruratan harus tetap dipandu oleh BPBD, karena BPBD yang punya peta potensi risiko. Setiap tahun di-upgrade terus, dan harapannya level paling lokal juga dapat melakukan pemetaan potensi bencana, untuk ikut serta dalam melakukan edukasi,” terangnya.

“Peran NGO kami harapkan fokus pada pencegahan dan membantu kesiapan APBD, karena APBD kan jumlahnya terbatas. Komisi A berupaya memberikan dukuangan yang memadai. Namun BPBD juga bisa duduk dengan forum CSR DIY, sekaligus menggandeng dunia usaha. Ketika memberikan pendampingan di tingkat tertentu, ada desa yang jadi prioritas, nah ini yang perlu mendapat pendampingan terus-menerus,” sambungnya.

Eko mengungkapkan ada beberapa tantangan ke depan, seperti menyusutnya lahan pertanian dan resapan air, tumbuhnya hunian yang tidak memperhatikan aspek penanggulangan bencana, dan kolaborasi antara masyarakat dengan NGO. 

Ia mendorong Pemerintah Daerah DIY, termasuk BPBD DIY untuk melakukan audit bersama kabupaten/kota untuk memantau Kaltana dan Destana.

Hunian yang tidak memperhatikan aspek penanggulangan bencana juga perlu dipetakan. Di sisi lain, pihaknya juga mendorong agar ada sinergi kolaborasi yang kuat antara DIY dan Jawa Tengah terkait penanggulangan bencana.

“Kerja sama ini harus ditingkatkan. Masyarkat sudah berperan bagus, NGO jalan. Haru ada konsolidasi agar sinergi dan kolaborasi ini fokus pada mitigasi bencana. Tujuannya untuk mencegah korban saat terjadi bencana. Penting juga bagi NGO untuk mengerti Jogja, caranya gimana? dengan riset untuk bantuan edukasi dan memperkaya informasi potensi bencana di DIY,” ungkapnya.

“Kemudian perkuat juga sinergi dengan perguruan tinggi. Selain untuk riset, juga untuk memperluas jaringan NGO,” imbuhnya. (*)