Dukung Program Gandeng Gendong Pemkot Yogya, Bank BPD DIY Salurkan CSR Rp710 Juta

TRIBUNJOGJA.COM - PT Bank BPD DIY menyalurkan corporate social responsibility (CSR) sebesar Rp710 juta untuk mendukung program Gandeng Gendong yang digulirkan Pemkot Yogyakarta , Selasa (25/6/2024).

Direktur Utama Bank BPD DIY , Santoso Rohmad, mengatakan, bahwa alokasi CSR menyasar beberapa sektor sekaligus, meliputi ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, hingga sosial kemasyarakatan.

Alokasi terbesar adalah di sektor lingkungan hidup, untuk penanganan sampah, berupa aktivasi dan pengembangan forum bank sampah, pengembangan laboratorium pengelolaan sampah berbasis karbonasi, serta penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPS 3R.

Kemudian, di sektor ekonomi untuk pengadaan sarana prasarana pasar dan pengembangan pasar rakyat, sektor sosial untuk perbaikan rumah tidak layak huni dan sektor pendidikan untuk pengadaan sarana prasarana PAUD.

"Ini menjadi sebuah tanggung jawab sosial Bank BPD DIY. Sebagai bank milik pemerintah daerah, tentu kami harus bisa memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat di Kota Yogya," jelasnya.

Santoso menyatakan, selaras arahan dari Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, pihaknya didorong jadi pengungkit perekonomian masyarakat Yogyakarta, khususnya selepas pandemi Covid-19.

Baca juga: Pemkot Yogya dan Bank BPD DIY Luncurkan Virtual Account Pembayaran Pajak Daerah

Menurutnya, dengan program-program yang dimilikinya, Bank BPD DIY dituntut ambil bagian dalam upaya pengentasan beragam problem di tengah masyarakat, termasuk kemiskinan.

"Salah satunya lewat CSR berbasis masyarakat ini, untuk memperkuat sarana pendidikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian menyasar sektor lingkungan untuk mendukung status Yogyakarta sebagai kota pariwisata," cetusnya.

"Yang tidak kalah penting, di sektor sosial, untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Melalui CSR ini, kami berharap bisa mengungkit," urai Santoso.

Sementara, Penjabat Wali Kota Yogyakarta , Sugeng Purwanto, menyampaikan, bahwa sinergitas dan kolaborasi antara pelaku dunia usaha dan pemerintah harus senantiasa terjalin. 

Terlebih, hal tersebut sejalan dengan peraturan daerah terkait penyelenggaraan tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (TLSP), di mana pelaku dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Tentunya, kami sangat mengapresiasi kolaborasi yang sudah berjalan dengan sangat baik ini. Sehingga, bisa mengaselerasi pembangunan yang jadi prioritas," pungkas Sugeng. ( Tribunjogja.com )