Transaksi Pembayaran Jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bank Indonesia menyebut transaksi pembayaran merupakan katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Ibrahim mengatakan perputaran transaksi harus lancar dan terjaga konsistensi serta keamanannya.

Untuk itu, harus didukung infrastruktur dan interkoneksi antar platform yang ada.

“Bank Indonesia berperan untuk menghubungkan platform yang ada, seperti perbankan dengan e-commerce, dan lain-lain. QRIS menjadi pintu gerbang bagi masyarakat yang terhubung dengan media online. Pembayaran digital menjadi salah satu inovasi yang memberikan kemudahan transaksi pembayaran untuk perbaikan dan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat,” katanya.

Potensi transaksi ekonomi digital harus ditangkap oleh Pemerintah Daerah DIY.

Apalagi generasi beta yang mulai lahir tahun 2025 sudah mengenal teknologi.

Ia menyebut penggunaan QRIS di DIY semakin meningkat.

Tidak hanya pertumbuhan merchant QRIS, volume transaksi menggunakan QRIS pun meningkat. 

Hingga triwulan III 2024, secara akumulatif jumlah merchant QRIS di DIY sebanyak 815 ribu, tumbuh 21,21 persen (yoy) dan jumlah pengguna QRIS yang mencapai 913 ribu pengguna atau tumbuh 21,39 persen (yoy). 

Sementara nominal QRIS pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp5,81 triliun, tumbuh 298,87 persen (yoy) dan volume transaksi sebanyak 60,27 juta transaksi atau tumbuh 283,18 perse (yoy).

“Penyelenggara sistem pembayaran digital juga meningkat, sebanyak 119 perbankan, dan jasa sistem pembayaran selain bank mencapi 293. Artinya semua mendukung pembayaran digital, baik itu debit, kredit, termasuk QRIS ,” terangnya.

Perkembangan teknologi ini juga harus dimanfaatkan oleh Pemda DIY untuk mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). 

Dalam konteks ETPD, QRIS telah berperan sebagai game changer metode pembayaran pajak dan retribusi daerah, baik secara online maupun offline. 

“Dengan digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintah, maka dapat mendukung penerimaan maupun pengeluaran daerah. Realisasi pajak dan retribusi semakin besar, kemudian dari sisi belanja juga lebih efektif dan efisien,” imbuhnya. ( Tribunjogja.com )