Pemda DIY dan BPKP DIY Bersinergi Tingkatkan Kecakapan Pengawalan Keuangan Desa

Sektor ini berupa pembangunan SDM, baik pada bidang Kesehatan, Pendidikan maupun Kesejahteraan Sosial dengan melaksanakan pengawasan akselerasi penurunan stunting, dan transformasi layanan kesehatan. 

Serta pengawasan terkait dengan Akuntabiltas Pembangunan, dilaksanakan pengawalan atas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, jalan tol, bendungan, sarana Kereta Api, Bandara, termasuk infrastruktur di kawasan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta serta evaluasi atas akuntabilitas dan kinerja Perusahaan Daerah (seperti PDAM) maupun Badan Usaha Milik Desa (BumDes). 

"Dalam rangka membantu pemerintahan yang baik dan bersih, perwakilan BPKP DIY melaksanakan pengawasan dengan berkolaborasi bersama Aparat Penegak Hukum di wilayah DIY. Tata Kelola Pemerintahan Daerah juga dikawal dengan mengevaluasi penerapan SPIP Terintegrasi yang juga meliputi Manajemen Risiko, Efektivitas Pencegahan Korupsi, serta Penguatan Kapablitas APIP Daerah," jelas Iwan. 

Wilayah Kerja Perwakilan BPKP DIY sendiri selain Pemerintah DIY serta kabupaten/kota diseluruh wilayah DIY, juga meliputi 6 kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Enam wilayah tersebut adalah Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. ( Tribunjogja.com )