Soal Status Tanah Beach Club Raffi Ahmad, Ini Penjelasan Dinas Pertanahan Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL-Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPRT) atau Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Gunungkidul menyebutkan status tanah yang bakal dibangun Beach Club bukanlah atas nama Raffi Ahmad.

Adapun lokasi lahan tersebut berada di sebelah utara dari Pantai Krakal, Desa Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Gunungkidul Fajar Ridwan mengatakan sedianya tanah tersebut merupakan milik pribadi warga setempat. Kemudian, diperjualbelikan kepada orang lain.

"Itu awal mulanya tanah  punya warga menurut penuturan  dari orang desa. Kalau dilihat dari peta memang itu bukan Sultan Ground (SG) dan juga bukan tanah pemerintah. Itu tanah milik warga yang  dijual sudah lama. Untuk kepemilikan lahan bukan punya Raffi Ahmad, itu ada pihak lain. Jadi, Raffi Ahmad itu hanya diundang oleh investor. Raffi Ahmad belum pernah beli tanah di sini,"ujarnya, Rabu (12/6/2024).

Dia menuturkan, luas lahan yang dimaksud memiliki ukuran sekitar 10 hektare.  Di mana, awalnya memang disebutkan untuk membangun Beach Club.

"Tapi sampai sekarang, kami tidak  dikasih tahu, kelanjutan side-line itu nantinya diperuntukkan apa, seperti apa, jadi kita tidak bisa berkomentar lebih jauh.  Sebab, sampai saat ini perizinannya juga belum ada,"papar dia.

Dia menambahkan, semisalnya nanti ada yang mengajukan perizinan itu. Maka pihaknya akan meninjau dari segala sisi termasuk sisi tata ruang.

"Kami akan lihat dari sisi tata ruang, yang jelas pemerintah juga tidak akan asal-asalan memberikan izin,"paparnya.

Senada, Kepala Dinas Lingkungan (DLH) Kabupaten Gunungkidul Harry Sukmono mengatakan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan dokumen resmi terkait rencana pembangunan tersebut.

"Kaitannya dengan  adanya rencana kegiatan tersebut kami  belum mengetahui, kami belum mengetahui rencana kegiatan tersebut seperti apa,"tuturnya 

Ia berujar, jikapun ada pastinya harus melewati proses perizinan terlebih dahulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Proses awal kan mereka harus mengajukan izin itu DPMPTSP sampai sekarang saja, saya tidak tahu sehingga apa yang disampaikan itu kami tidak bisa berkomentar. Kami belum tahu. Sampai sekarang itu dokumennya belum ada ke kami. Tentunya kalau misalnya ada perizinan investasi harus melewati kami prosedur perizinannya tapi sampai sekarang ini belum ada,"terangnya.

Sementara itu, saat ditanya terkait hal yang disoroti  soal   isu lingkungan yakni perusakan 
Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK), Geopark yang diakui UNESCO, AMDAL, hingga dampak kekurangan air bagi masyarakat.