Serikat Buruh di DIY Tak Mau Tapera Hanya Ditunda, Tapi Dicabut 

TRIBUNJOGJA. COM, YOGYA - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digulirkan pemerintah, untuk menjawab kesenjangan antara ketersediaan rumah dengan kebutuhan masyarakat menuai banyak kritik dan penolakan.

Pemerintah, melalui Menteri PUPR dan Menteri Keuangan dikabarkan telah sepakat untuk menunda penerapan kebijakan yang memotong gaji para pekerja tersebut.

Kendati program Tapera telah ditunda, tidak membuat sejumlah kalangan puas. 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY misalnya, mengaku tetap akan konsolidasi aksi turun ke jalan.

Sebab, tuntutan yang disuarakan para buruh bukan penundaan, tetapi pencabutan program yang dinilai menyengsarakan buruh tersebut. 

Baca juga: MPBI DIY Tuntut Pemerintah Tunda Tapera Sampai Kiamat

"Sikap kami jelas. Kami tidak mau program Tapera ini hanya ditunda, tapi dicabut," kata Ketua SBSI DIY, Dani Eko Wiyono, Jumat (7/6/2024). 

Menurut dia, banyak pertimbangan mengapa program Tapera ini harus dicabut, bukan hanya ditunda.

Pertama, karena skema pembayaran tabungan perumahan rakyat ini dinilai tidak jelas.

Menggunakan nama tabungan perumahan tapi terkesan memaksa.

Bukan dilakukan atas dasar sukarela.

Bahkan pekerja yang tidak mau ikut program Tapera terancam sanksi. Hal itu dinilai aneh. 

Kedua, program Tapera seharusnya hanya bagi orang-orang yang belum memiliki rumah.

Tetapi iuran 3 persen dengan rincian pekerja 2,5 persen dan perusahaan 0,5 persen ini, dipaksakan juga bagi pekerja yang juga sudah memiliki rumah.

Pekerja yang sudah memiliki rumah tetap dikenakan potongan. Hal tersebut disebut bukan solusi namun justru membebani. 

Oleh sebab itu, kata Dani, SBSI DIY bersama elemen masyarakat bakal tetap turun ke jalan ditanggal 21 Juni mendatang.