Serikat Buruh di DIY Tak Mau Tapera Hanya Ditunda, Tapi Dicabut 

Tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Joko Widodo.

Massa aksi, yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Peduli Indonesia ini akan menggelar aksi longmarch di Tugu Jogja, bergerak ke gedung DPRD DIY dan titik nol Kilometer.

Aksi bertajuk Rakyat Menggugat ini dikabarkan bakal dihadiri ribuan orang. 

"Massa yang mau ikut diperkirakan ada ribuan orang. Tuntunannya batalkan Tapera, bukan ditunda. Karena kami khawatir penundaan ini hanya siasat pemerintah untuk membodohi masyarakat. Awalnya ditunda tapi ujung-ujungnya dijalankan. Itu kekhawatiran kami," kata aktivis Pos Pengaduan Rakyat ini. 

Diberitakan Tribunnews, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat untuk melakukan penundaan kebijakan potongan gaji pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 

"Jadi kalau misalnya ada usulan (penudaan), apalagi DPR misalnya, ketua MPR untuk diundur, menurut saya dan saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) juga kita akan ikut (sepakat menunda)," kata Basuki usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, program Tapera memang tidak perlu tergesa-gesa menerapkannya jika belum siap dijalankan.

Ia menyebut, pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera sejak tahun 2016.

Kemudian, bersama Sri Mulyani, Basuki melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur hingga 2027.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027," ujarnya. (Rif)