Implementasi Iuran Tapera Ditunda, Pekerja: Sekalian Di-Cancel Saja

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Implementasi iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akhirnya ditunda setelah muncul gejolak di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, warga Yogyakarta, Gala (32) justru mengaku tidak senang dengan pengunduran implementasi iuran Tapera.

“Iuran Tapera gak bisa di-cancel sekalian? Konsepnya menarik, tapi bukan selera masyarakat. Terbukti banyak yang protes, kan?” tanyanya ketika diwawancara Tribun Jogja, Jumat (6/6/2024).

Gala mengatakan, pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang absurd. Padahal apa yang sudah diregulasi bersifat mengikat.

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Penundaan Tapera, Apindo Kota Yogya : Lebih Baik Dibatalkan Saja

“Sering banget kan kita lihat kebijakannya sudah disampaikan ke masyarakat, sudah dibuat Undang-undang (UU) atau Peraturan Presiden (PP) dan sejenisnya, tapi terus ditunda. Nah, daripada melakukan penundaan terus, ya sudah di-cancel saja,” kata dia.

Dikatakan Gala, penundaan iuran Tapera baru dilakukan ketika sudah viral, dibicarakan banyak orang dan dikritik bertubi-tubi.

Ia merasa tidak ada upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat berdiskusi tentang hajat hidup orang banyak.

“Seolah-olah tone deaf, gak lihat dulu itu bagaimana keadaan masyarakat, asal disahkan saja itu peraturan padahal rakyatnya susah,” ucapnya.

Menurut Gala, ia memahami keinginan pemerintah, mungkin ingin ikut menjamin kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi, ada miskomunikasi terkait implementasi iuran Tapera dan kebutuhan rakyat di lapangan.

“Mungkin maunya kayak Eropa, ada potongan pajak, potongan untuk jaminan hidup dan seterusnya, tapi ya gak lihat dulu gimana keseharian kita. Tapera tetap gak masuk akal menurut saya, tanah di Jogja saja tingginya tak terjamah,” jelas dia.

Senada, Angga (35) menganggap penundaan iuran Tapera adalah hal yang baik. Namun, akan lebih baik lagi jika ditiadakan sekalian.

“Iuran itu harusnya tidak wajib. Tanyakan dulu ke masyarakat maunya apa. Ada hal yang lebih prioritas dilakukan, misalnya stabilisasi harga tanah, meningkatkan pendapatan, bukan malah mewajibkan Tapera,” ungkapnya yang menganggap iuran Tapera tidak masuk akal.

Angga menjelaskan, saat ini publik sedang mengalami trust issue dengan pemerintah.