Tingkatkan Capaian UHC, Dinkes dan DPRD Klaten Gelar Sosialisasi Perda Jaminan Kesehatan Nasional 

Plt Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Kabupaten Klaten, Ahyar Arifin, menambahkan melalui sosialisasi JKN tersebut diharapkan ada masukan dan saran untuk mendukung pelayanan UHC di Kabupaten Klaten. 

"Kendala apa saja yang masih ada dalam pelayanan terkait JKN dipaparkan semua, mulai dari mengaktifkan kartu jaminan kesehatan, jenis layanan jaminan kesehatan, dan sebagainya. Harapannya lewat kegiatan ini, kami bisa mendapat masukan-masukan untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan JKN," papar dia. 

Baca juga: Pemkab Klaten Terima Opini WTP Enam Tahun Berturut-turut

Ahyar menuturkan pada 2024, Pemkab Klaten sudah berhasil meraih UHC 98 persen warga di Kabupaten Klaten yang terdaftar JKN.

Predikat UHC itu telah diraih Pemkab Klaten sejak 2022 dengan 95,48 persen dan pada 2023 mencapai 96 persen.

"Sampai saat ini ada sekitar 1.276.079 orang di Kabupaten Klaten yang sudah terdaftar JKN. Sementara yang belum terdaftar ada sekitar 2-3 persen atau 15 ribuan orang," ucapnya. 

Dia menjabarkan 15 ribuan orang yang belum terdaftar JKN itu disebabkan berbagai alasan.

Antara lain kepesertaan tidak aktif lantaran sudah masuk kriteria miskin tapi sudah keluar dari pekerjaan atau tidak memiliki identitas kependudukan resmi (KTP).

Terutama gelandangan, pengemis, atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak punya atau belum merekam e-KTP. 

"Kami sudah berkomunikasi dengan Dinsos dan Dukcapil, intinya rekam data orang-orang yang membutuhkan itu perlu didukung bareng-bareng," tandasnya. (*)