Pansus X DPRD Jateng Soroti Upaya Pengentasan Stunting dan Kemiskinan di Kota Magelang

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG – Pansus X DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai masalah stunting dan kemiskinan di Kota Magelang masih menjadi permasalahan serius yang belum bisa tertangani secara tuntas.

Hal itu diungkapkan saat pansus berkunjung ke DPRD Kota Magelang guna mendapatkan data dan informasi terkait pembahasan LKPj Gubernur Tahun 2023, Rabu (8/5/2024)

Agung Budi Margono selaku Ketua Pansus X DPRD Jateng menjelaskan, kunjungannya ke daerah-daerah untuk memperdalam program-program pemerintah yang belum tercapai selama 2023. 

Dia juga menyinggung sejumlah program pemerintah setempat yang belum tuntas sehingga masih menjadi pekerjaan rumah.

“Kota Magelang sebenarnya banyak program yang belum tuntas. Stunting dan kemiskinan, termasuk di dalamnya permasalahan soal RTLH. Juga persampahan, mengingat Kota Magelang belum memiliki tempat pembuangan akhir. Maka apa yang bisa menjadi bahan evaluasi LKPj,” ucapnya.  

Dalam penjelasannya, Asisten I Pemkot Magelang, Marianto, menjelaskan meski hanya kota kecil di Jawa Tengah, Kota Magelang masih turut memberi andil dalam pembangunan.

Misalnya pembangunan manusia atau IPM di Kota Magelang bisa naik dari 6,19 menjadi 7,10. 

Jumlah angka pengangguran pun turun dari 6,71 ke 5,25. 

Soal stunting, lanjut dia, Pemkot Magelang memiliki program ceting emas dengan sasaran bayi dua tahun dan bayi lima tahun (balita) yang terindikasi stunting.

Sementara anggota Pansus X Yohanes Winarto mengapresiasi PAD Kota Magelang yang tergolong tinggi didukung keuangan yang sehat. 

Namun perlu ada peningkatan program pemerintah daerah yang masih belum maksimal.

Menjawab hal itu, Maryanto menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi ke semua program termasuk penuntasan kemiskinan secara mendalam. 

Data kemiskinan diselaraskan mulai dari kota dengan provinsi, penuntasan kemiskinan ekstrem/ absolut yang tidak bisa mengakses pendidikan dan kesehatan.

Pada akhir diskusi Agung Budi Margiono menyampaikan bahwa di Kota Magelang dari segi kemandirian keuangan cukup baik harapannya dapat memaksimalkan indikator pemberdayaan masyarakat penuntasan kemiskinan di Kota Magelang dan dapat dijadikan contoh oleh kabupaten/kota sampai provinsi. (*)