Pilkada Sleman 2024

Jajaki Koalisi di Pilkada Sleman 2024, Gerindra Bangun Komunikasi dengan Golkar dan PKS 

Rangkaian Pilkada Sleman 2024 mulai menghangat. Sejumlah partai politik (parpol) kini mulai saling berkomunikasi untuk membangun koalisi

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Sleman 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Rangkaian Pilkada Sleman 2024 mulai menghangat. Sejumlah partai politik (parpol) kini mulai saling berkomunikasi untuk membangun koalisi di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Partai Gerindra misalnya mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai. Namun yang secara struktural berkomunikasi resmi untuk menjajaki koalisi baru dengan Golkar dan PKS.

"Kalau kami sudah bertemu langsung dan dengan struktur partai, kami yang sudah ketemu adalah Partai Golkar sama partai PKS. Itu yang sudah resmi kami bertemu. Komitmennya kalau visi dan misi kita cocok, kita berkoalisi untuk menggolkan salah satu calon Bupati maupun Wakil Bupati," kata Ketua DPC Gerindra Sleman, Sukaptana Senin (6/5/2024). 

Baca juga: Pemkab Kulon Progo Laksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke seluruh Kapanewon

Partai Gerindra memiliki 6 kursi di DPRD Sleman. Jumlah tersebut belum cukup untuk mengusung sendiri pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Oleh sebab itu, membutuhkan koalisi atau gabungan parpol untuk memenuhi syarat ambang batas minimal pencalonan yaitu 10 kursi.

Artinya, Gerindra membutuhkan minimal 4 kursi lagi agar bisa mengusung paket pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Sleman tahun 2024. 

Adapun partai Golkar dan PKS masing-masing mempunyai 6 kursi. Jika Gerindra, Golkar dan PKS berkoalisi maka totalnya terkumpul 18 kursi. 

"Sudah cukup untuk mengusulkan pasangan calon," kata Sukaptana. 

Selain komunikasi dengan PKS dan Golkar, partai pimpinan Prabowo Subianto ini juga sudah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan dan PAN Sleman.

Namun komunikasi yang dibangun diakuinya masih sebatas informal.

Berbeda dengan Golkar dan PKS yang dianggap lebih serius dengan melibatkan struktural partai. (rif)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved