Tingkat Kemiskinan Masih Cukup Tinggi, Sri Sultan HB X Minta Kalurahan Kawal Program JSLU

TRIBUNJOGJA.COM - Berdasarkan data BPS pada 2023 lalu,  tingkat kemiskinan DIY masih cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, yakni mencapai 11,04 persen dari total penduduk DIY.

Meski memang, angka ini semakin menurun tiap tahunnya.

Sebab itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengajak Lurah dan perangkat desa se-Kabupaten untuk ikut mengawal pelaksanaan Program Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU).

Melalui program bantuan pangan bagi lansia miskin ini, diharapkan bisa menekan angka kemiskinan di DIY.

"Melalui program JSLU saya berharap bisa meningkatkan biaya konsumsi masyarakat miskin di DIY. Awalnya biaya konsumsi terendah di DIY, Rp420.000 per bulan. Sekarang sudah meningkat menjadi Rp 571.000 perbulan. Dengan adanya bantuan JSLU sebesar Rp 300.000 perbulan ini harapannya bisa menambah konsumsi masyarakat menjadi sekitar Rp800.000 perbulan," kata Sri Sultan.

Dipaparkan Sri Sultan, perlu dipahami bersama, standar kemiskinan dari BPS ialah jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh satu keluarga untuk membelanjakan kebutuhannya setiap bulan, di luar biaya pendidikan maupun kesehatan.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Kembali Gulirkan Program Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin

Untuk itu, Gubernur DIY berharap pemerintah kota/ kabupaten bahkan hingga ke pemerintahan terendah, yakni Kalurahan, bisa mengawal program JSLU ke depannya.

"Jangan sampai, karena mendapat bantuan sebanyak Rp 300.000 per bulan, masyarakat penerimanya justru mengurangi biaya konsumsi. Kalau begitu sama saja, apalagi biaya konsumsinya dialihkan untuk beli rokok atau pulsa. Sehingga perlu pengawasan, dan kami berharap Lurah serta perangkat desa bisa ikut mengawasi agar program ini bisa berhasil," imbuh Sri Sultan.

Terkait akuntabilitas pemerintah di tingkat kabupaten/kota, Sri Sultan menyatakan hal tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi, karena semua kabupaten/ kota se-DIY sudah memperoleh nilai A.

Namun untuk tingkat kalurahan, Sri Sultan berharap upaya membangun akuntabilitas dan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat juga harus dilakukan.

"Kami berharap bagaimana di desa juga tumbuh pemerintahan yang kapabel. Mungkin sekarang sudah mulai ada beberapa kalurahan yang mengumumkannya pertanggungjawaban anggaran desanya di surat kabar. Ini membuktikan semakin akuntabilitasnya pemerintah desa. Namun kami juga berharap, selain mengenalkan potensi desa, pemerintah kalurahan juga membuka wadah yang dimungkinkan bagi masyarakat desa mempertanyakan segala sesuatunya," tutupnya. ( Tribunjogja.com )