Pilkada 2024: PDIP Sleman Segera Buka Penjaringan Bakal Calon, 2 Nama Mengemuka 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sleman mulai bersiap menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Meskipun, prioritas mengusung kader internal, tetapi Partai Banteng juga membuka kesempatan bagi kalangan eksternal maju di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Dalam waktu dekat, PDI Perjuangan Sleman bakal membuka penjaringan bakal calon. 

Baca juga: PROFIL Soimah Pancawati, Seniman yang Diusulkan PAC PDIP Jadi Bakal Calon Bupati Pilkada Bantul 2024

Ketua DPC PDIP Sleman, Koeswanto mengatakan, berdasarkan hasil rapat di tingkat DIY partainya memprioritaskan mengusung kader internal di gelaran Pilkada 2024.

Adapun di tingkat DPC, nama Danang Maharsa, kader yang kini duduk sebagai Wakil Bupati Sleman juga telah dipanggil.

Menurut Koeswanto, pihaknya telah menanyakan ke Danang, siap maju sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati. 

"Jika Sleman 1 strateginya seperti apa. Persiapannya bagaimana. Termasuk anggarannya seperti apa. Semua dituangkan tertulis agar bisa saya laporkan ke DPD. Saat itu, Danang meminta waktu untuk berembug dengan keluarga," kata Koeswanto, Sabtu (20/4/2024). 

DPC PDIP Sleman dalam waktu dekat juga akan kembali menggelar rapat untuk meminta jawaban Danang.

Di samping juga sebagai persiapan membuka penjaringan bakal calon yang direncanakan pekan depan untuk memberi kesempatan bagi kader internal maupun eksternal. 

Selain Danang Maharsa, di internal PDIP Sleman juga mengemuka nama Harda Kiswaya.

Pasalnya, mantan Sekda Sleman itu sebulan yang lalu telah berkirim surat resmi ke DPC PDIP Sleman.

Surat tersebut semacam lamaran yang berisi keinginan Harda agar bisa diusung maju sebagai Calon Bupati di Pilkada Sleman 2024.

Menurut Koeswanto, Harda bagi PDIP Sleman bukan orang baru. Komunikasi sudah terjalin cukup lama, karena itu lamaran tersebut tetap dipertimbangkan. 

Hasil penjaringan bakal calon di Sleman, kata Koeswanto, akan dikirim ke DPP melalui DPD.

Nantinya, DPP pusat lah yang menentukan rekomendasi.