DPRD DIY Gelar Rapat LKPJ 2023, Realisasi Danaias Capai Rp1,3 Triliun

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DPRD DIY menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2023, Kamis (28/3/2024).

Rapat dipimpin oleh wakil ketua DPRD DIY huda Tri Yudiana didampingi Wakil ketua DPRD DIY Atmaji.

Di hadapan pimpinan serta anggota DPRD DIY, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2023 . 

LKPJ ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY tahun 2023-2026 yang merupakan bagian dari kerangka Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY tahun 2005-2025.

Sri Sultan HB X mengatakan realisasi Pendapatan Daerah tercapai 99,75 persen dari target atau bisa dikatakan terealisasi sebesar Rp5.840.561.001.091,65. 

Capaian ini berhasil terealisasi ditopang dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp2.368.708.585.703,00.

”Hal ini dikarenakan pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah dapat melebihi target yang ditetapkan,” ungkap Sri Sultan.

Jika ditinjau dari sisi belanja, Sri Sultan mengungkapkan realisasi belanja mencapai Rp5.708.080.855.492,41 atau sebesar 94,87 persen dari Total Belanja yang ditetapkan Pemda DIY sesuai APBD tahun 2023, yakni sebesar Rp6.016.543.491.245,00.

”Persentase realisasi belanja ini diharapkan memberikan peningkatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun penunjang urusan,” terang Sri Sultan

Lebih lanjut, Sri Sultan menyampaikan hasil evaluasi terkait pencapaian kinerja pembangunan yang mengacu pada target RPD DIY tahun 2023-2026, maupun RKPD DIY tahun 2023.

Melihat evaluasi tersebut, pencapaian realisasi dapat dijelaskan menjadi tiga bagian. 

Pertama, Realisasi kinerja tujuan pemda menunjukan bahwa capaian Inclusive Growth Index (IGI) mencapai 6,01 dan Good Governance yang diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) mencapai 88,15.

Kedua, Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pemda atau IKU Pemda tahun 2023 menunjukan bahwa Dari total 10 indikator yang telah ditetapkan, terdapat 4 indikator memiliki capaian, lebih atau sama dengan 100 persen, dan terdapat 6 indikator pada capaian kurang dari 100 persen dengan rentang capaian 97,21 – 89,19 persen.

”Indikator yang belum mencapai target RPD DIY tahun 2023-2026, adalah Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK),” jelasnya.

Ketiga, Indikator Realisasi Kinerja Program Pemda tahun 2023 sebagai turunan dari Sasaran Pemda, memiliki total 20 indikator, dengan 13 indikator memiliki capaian di atas atau sama dengan 100 persen, dan 7 indikator dengan realisasi kurang dari 100 persen.

Baca juga: Danais Bisa Dimanfaatkan untuk Sektor Pertanian melalui Pengelolaan Tanah Kas Desa

”Indikator yang belum tercapai adalah Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan, Indeks Risiko Bencana (IRB), Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Harapan Lama Sekolah (HLS), Penurunan Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Survei Kepuasan Masyarakat,” terangnya kepada forum.

Lebih lanjut, terhadap kinerja Urusan Pemerintahan, Sri Sultan melaporkan Indikator kinerja urusan yang digunakan mengukur capaian Urusan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar yang berjumlah 12 indikator. 

Terdapat 11 indikator telah mencapai atau melebihi target, dan 1 indikator kinerja sasaran yang belum tercapai, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun, dengan capaian 91,17 persen.

”Meskipun demikian, capaian tersebut juga telah melampaui capaian rata-rata nasional yang sebesar 73,42 persen,” Sri Sultan menegaskan.

Adapun untuk indikator pada Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, dari total 32 indikator kinerja urusan, semua telah mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Menilik pada capaiannya, upaya pelaksanaan Urusan Pemerintah Pilihan pada tahun 2023 tercatat dari total 11 indikator hanya 1 indikator yang realisasi nya belum mencapai target, yakni pada urusan Pariwisata, dengan indikator Rata-rata belanja wisatawan (rata-rata tertimbang) dengan capaian 94,23 persen.

Dalam pelaksanaan Penunjang Urusan, seluruh indikator kinerja urusan sebanyak 17 indikator telah tercapai, dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Menurut penjelasan Sri Sultan, pada Tahun Anggaran 2023 Pemda DIY mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui 5 Kementerian. 

Alokasi anggaran seluruhnya sebesar Rp65.225.515.802,00.

Dari alokasi Tugas Pembantuan dan pagu anggaran tahun 2023, realisasi fisik yang tercapai adalah sebesar 100 persen dengan realisasi keuangan sebesar 98,78 persen.

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan. 

Realisasi Dana Keistimewaan tahun 2023 adalah sebesar Rp1.396.157.452.431,75 dengan capaian fisik 99,84 persen, dan persentase realisasi keuangan 98,32 persen. 

Capaian fisik penyelenggaraan urusan keistimewaan pada tahun 2023, jauh meningkat bila dibandingkan dengan capaian fisik dan realisasi keuangan tahun sebelumnya.

Sebagai sebuah rangkuman laporan kinerja pembangunan, Sri Sultan menyampaikan capaian kinerja tahun 2023 masih merefleksikan kondisi yang dipengaruhi oleh dampak dinamika global.

Meskipun banyak indikator kinerja yang telah terpenuhi, namun masih terdapat gap antara target dan realisasi jika melihat dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebelum mengakhiri pidato, Sri Sultan mengajak seluruh jajaran DPRD dan Pemda DIY untuk berkolaborasi, bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembangunan.

”Kami sadar, masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditangani secara bersama, namun sekali lagi saya yakin, melalui semangat gumregah, gotong royong, dan kolaborasi “lintas sektor-lintas aktor”, semua persoalan dalam pembangunan dapat diselesaikan,” Imbau Sri Sultan

Di akhir penyampaiannya, Sri Sultan berharap adanya masukan, catatan dan rekomendasi dari DPRD DIY untuk membentuk simpul kolaboratif dalam membangun DIY menuju tatanan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

“Semoga sinergi di antara kita semua dapat terus berlanjut, serta semakin meningkat guna melakukan yang terbaik untuk keberlangsungan masa depan dan kesejahteraan bersama” papar Sultan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana dalam keterangan persnya menyampaikanapresias terhadap Gubernur DIY karena LKPJ tahun ini lebih baik daripada tahun 2022. Namun masalah kemiskinan belum memenuhi target yang diharapkan.

" Tahun ini LKPJ lebih baik dari pada tahun 2022. Namun masalah kemiskinan masih belum memenuhi target yang diharapkan. Angka kemiskinan di DIY turun tetapi belum sesuai target yang diharapkan yakni 7 persen. Saat ini asih diangka 11 persen," tegas Huda Tri Yudiana. ( Tribunjogja.com )