PT SBI Siap Menerima Pasokan RDF dari Kota Yogya, Ini Spesifikasinya

TRIBUNJOGJA.COM - Pemkot Yogyakarta secara resmi menjalin kesepakatan pemanfaatan hasil pengolahan limbah dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) .

Kerja sama tersebut ditempuh melalui produk RDF (Refuse Derived Fuel) untuk bahan bakar produksi semen yang digulirkan PT SBI di pabrik Cilacap.

Presiden Direktur PT Solusi Bangun Indonesia, Lilik Unggul Raharjo, menandaskan, sebagai produsen, pihaknya semen berpedoman pada pembangunan berkelanjutan. 

Salah satunya, dengan menerapkan konsep sirkulasi ekonomi dengan memanfaatkan bahan bakar alternatif.

"Yang utama adalah bagaimana kita membantu menyelesaikan sampah perkotaan. Terutama di daerah sekitar pabrik di Cilacap, Yogyakarta dipilih karena sudah diskusi dengan Pemda DIY," katanya, Senin (25/3/2024).

"Lagipula, sebagian besar produk kita seperti Semen Nusantara, Holcim, Dynamix market utamanya di Yogya, Jadi tentunya kita ada tanggung jawab moral juga untuk bagaimana menyelesaikan sampah di DIY," tambah Lilik.

Ia menyebut, pabrik PT SBI di Cilacap sekarang sudah menerima sekitar 100 ton RDF.

Baca juga: Siap Olah Limbah Jadi RDF, Pemkot Yogya Kebut Realisasi 3 TPS Mandiri

Menurutnya, PT SBI  bisa menerima sekitar 250 ton RDF per hari, sehingga masih ada kuota sekitar 150 ton RDF per hari. 

Hanya saja, pihaknya pun tidak sembarangan menerima pasokan RDF, mengingat ada spesifikasi khusus yang harus dipenuhi.

"Misalnya, kadar air diharapkan maksimal 20 persen. Sampah segar itu, kadar airnya rata-rata, campuran orhanik dan anorganik 50-60 persen. Nah, kalau beratnya segitu, berat dijadikan bahan bakar," cetusnya.

Kemudian, untuk mempermudah proses pembakaran, ukuran RDF pun harus disesuaikan dengan spesifikasi, yakni di bawah 5 centimeter.

Lilik meyakini, jika spesifikasi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemkot Yogya melalui unit-unit pengolahan limbahnya, maka kerjasama kedua belah pihak dapat berkelanjutan.

"Karena supaya sustain dan berkesinambungan, kami inginkan satu spesifikasi yang memenuhi standar yang kita terapkan," ungkapnya.

"Untuk harga beli, nanti kota sesuaikan dengan cost. Jadi, mohon maaf belum bisa kami sampaikan. Tapi, yang paling penting adalah saling menguntungkan," pungkas Lilik. ( Tribunjogja.com )