Tradisi Brandu Terus Berulang, Sri Sultan HB X Dibuat Heran

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengaku heran dengan terus berulangnya brandu atau porak, tradisi masyarakat membagikan dan mengonsumsi daging hewan ternak yang sudah mati atau kelihatan sakit.

Sebagaimana diketahui, tradisi bradu disinyalir menjadi penyebab 53 warga di Padukuhan Kayoman, Serut, Gedangsari, Gunungkidul dan Kalinongko Kidul, Gayamharjo, Prambanan, Sleman suspect antraks. Bahkan satu orang dilaporkan meninggal dunia.

"Makanya itu saya heran, saya kasih catatan ke Dinas Kesehatan (Diskes) dan Dinas Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY) kenapa (bradu) selalu berulang gitu," terang Sri Sultan Hamengku Buwono X saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (14/3/2024).

Lebih lanjut Sultan mengatakan, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat serta edukasi agar tradisi bradu ini tak lagi terulang.

"Mungkin perlu literasi yang baik kepada masyarakat peternak ya, bagaimana untuk jaga ternak dan menjaga diri dari kemungkinan antraks itu agar tidak terulang. Kan hanya beberapa bulan terjadi, sekian bulan selalu terulang gitu," kata Sultan.

"Mosok peternak sapi gak paham kalau sapinya nglentruk, diem saja, lemas, tidak curiga kan nggak mungkin. Mestinya ya diobati, jangan malah dipotong," imbuh Sultan.

Baca juga: Pencegahan Antraks Dilakukan Lintas Wilayah DIY dan Jateng

Disinggung apakah status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk penyakit antraks akan ditetapkan, Sultan pun angkat bicara.

"Saya kira belum (penetapan status KLB), kecuali kalau memang ada dasar (antraks) berkembang. Kalau tidak, bisa terlokalisasi kan lebih baik," kata Sultan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Pembajun Setyaningastutie menegaskan, kejadian luar biasa (KLB) antraks bisa diterapkan jika mencukupi dua syarat.

Pertama, apabila pada tahun sebelumnya tidak terdapat kasus antraks dan pada tahun ini ditemukan kasus antraks.

"(Kedua) manakala kasusnya lebih banyak dibanding tahun sebelumnya," ujar Pembajun saat ditemui di DPRD DIY, Rabu (13/3/2024).

Kendati demikian, menurutnya penentuan KLB menjadi kewenangan Bupati atau Walikota, setelah itu pemerintah provinsi baru menindaklanjutinya.

"Tapi, sekali lagi bahwa KLB ini kan kewenangannya dari daerah setempat baru provinisi," kata dia.

Pembajun memastikan bahwa informasi terkait antraks ini sudah sampai ke pemerintah pusat.

"Maka kami juga tidak bisa mengabaikan koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota," kata dia.