Disperindag DIY Pastikan Ketersediaan Beras Aman Meski Permintaan Tinggi Akibat Pemilu

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) DIY pastikan ketersediaan beras di DIY aman, meski permintaan sempat meningkat akibat bansos. 

Kepala Disperindag DIY, Syam Arjayanti mengatakan bantuan sosial dari peserta Pemilu untuk masyarakat membuat permintaan beras meningkat.

Namun saat ini ketersediaan beras di DIY masih aman. 

"Kemarin memang ada kenaikan permintaan ya, terutama ada beberapa caleg yang itu untuk masyarakat, memberikan seperti itu (bansos). Tapi pantauan kami, Bulog sudah gelontorkan juga di ritel beras-beras yang SPHP. Jadi bisa dipantau di ritel-ritel supermarket sudah ada (beras)," katanya, Jumat (16/02/2024). 

Menurut dia, pembatasan pembelian beras dilakukan untuk pemerataan.

Sebab ritel harus menjual beras sesuai harga eceran tertinggi (HET). 

Baca juga: Harga Melambung dan Langka, Beli Beras Dibatasi 10 Kilogram

"Dari sisi stok tersedia, masih banyak juga di pasar dan ritel. Kemarin kami pantau juga masih banyak tersedia," sambungnya. 

Syam menyebut tingginya harga beras di DIY karena belum ada panen raya.

Terlebih panen raya diprediksi mundur, karena musim penghujan yang juga mundur.

Untuk itu, pihaknya menyiapkan pasokan beras dari luar DIY,  seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Di samping itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Bulog agar DIY mendapat jatah beras impor. 

"Kami upayakan pasokan daerah masuk ke DIY, sehingga akan menambah ketersediaan di DIY. Kami juga sudah ngobrol dengan Bulog, kami minta setiap ada beras impor kami dijatah, supaya masuk ke DIY. Di beberapa daerah, tidak hanya DIY kan belum panen raya. Ini sih kendalanya kenapa harga tinggi," terangnya. 

Terkait dengan operasi pasar dan pasar murah, Disperindag DIY bakal memfokuskan selama bulan puasa mendatang. 

"Kami lebih gencarkan di Ramadan dan menjelang Idulfitri, karena kan biasanya permintaannya meningkat lagi. Nanti kami awali di 22 Maret. Lokasinya ya nanti di empat kabupaten satu kota," imbuhnya. ( Tribunjogja.com )