TPA Piyungan Segera Tutup, Pemuda Muhammadiyah Ajak Warga Kota Yogya Konsisten Kelola Sampah

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Yogyakarta berupaya mendorong kesadaran warga terkait pengelolaan limbah secara mandiri

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
Dok. Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta
Suasana diskusi publik Mencari Solusi Penanganan Sampah Kota Yogya yang Komperhensif dan Berkelanjutan, di Aula Kantor PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Minggu (11/2/2024) sore. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Permasalahan sampah seakan jadi problem panjang yang tidak kunjung terselesaikan di wilayah Kota Yogyakarta.

Polemik pun semakin pelik, karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Kabupaten Bantul bakal stop beroperasi per April 2024.

Menyikapi fenomena itu, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Yogyakarta berupaya mendorong kesadaran warga terkait pengelolaan limbah secara mandiri.

Salah satunya, melalui agenda diskusi publik bertajuk 'Mencari Solusi Penanganan Sampah Kota Yogya yang Komperhensif dan Berkelanjutan', di Aula Kantor PD Muhammadiyah Kota Yogya, Minggu (11/2/2024) sore.

"Supaya ada kesadaran dari masyarakat, khususnya di Kota Yogya," ujar Wakil Ketua Bidang Riset PDPM Kota Yogya, Fauzi Rochman.

Bukan tanpa alasan, dampak pembatasan akses pembuangan menuju TPA Piyungan dewasa ini sudah dirasakan oleh masyarakat

Sebab, deretan depo maupun tempat pembuangan sementara di Kota Yogya kondisinya makin penuh dan tak sanggup menerima alokasi.

"Maka, kita harus benar-benar sadar untuk mengolah sampah sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga. Harus dinimalisir," ucapnya.

"Makanya, kami mendukung semua gerakan positif, kami siap mengubah wajah Kota Yogya agar terbebas dari polemik limbah," urai Fauzi.

Founder Gerakan Jogja Obah, Dwi Kuswantoro, yang didapuk sebagai narasumber, mengatakan, persoalan sampah di Kota Yogyakarta dewasa ini bisa dibilang kronis dan berkepanjangan.

Menurutnya, polemik itu terjadi karena antar daerah di kawasan aglomerasi DIY terkesan terlampau terpaku dengan batas administrarif.

"Jadi, ini butuh sebuah gerakan. Kalau penanganan sampah hanya berbasis program, pasti itu terkendala soal kewenangan," katanya.

Terlebih, ia menyampaikan, soliditas masyarakat Kota Yogykarta dalam menangani sebuah masalah secara kolektif sangat bisa diandalkan.

Sehingga, yang dibutuhkan adalah, peran serta dari pemerintah, untuk mendukung gerakan-gerakan yang muncul dari masyarakat.

"Termasuk dari Pemuda Muhammadiyah, dengan banyak sekali anggota, bagaimana kalau kita insiasi sebuah gerakan," cetusnya.

"Ingat, ada kelompok anak muda Pandawa, mereka jumlahnya terbatas, tapi aksinya membuat banyak orang kagum," lanjut Dwi. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved