Dewan Guru Besar UMY Sampaikan Pesan pada Presiden

TRIBUNJOGJA.COM - Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ( UMY)  mengirim pesan terbuka dan imbauan moral kepada seluruh penyelenggara negara.

Pesan dan imbauan moral itu dibacakan Dewan Guru Besar UMY di halaman Gedung AR Fachruddin, Kampus UMY , Sabtu (3/2/2024). 

Pesan tersebut dibacakan langsung oleh Profesor Dr. Akif Khilmiyah salah satu anggota Dewan Guru Besar UMY .

Prof Akif menyampaikan dalam kurun waktu satu tahun ini, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti dan meningkat tanpa malu-malu lagi.  

"Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri," jelasnya, dengan disaksikan para civitas akademika UMY . 

Puncak dari semua itu, menurut Prof Akih yakni dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi menjelang Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari nanti.  

Para penguasa negeri ini menutut dia alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, malah mereka sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan tak kenal henti oleh ambisi. 

"Kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara (pemerintah, DPR dan peradilan) gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepenuh hati," terang dia. 

Sebagai negara demokrasi dan berdasarkan konstitusi, lanjut Prof Akif, maka seharusnya para penyelenggara negara di Indonesia menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi dan memberi contoh dalam menegakkan etika bernegara yang baik bagi warga negara.  

Baca juga: Aliansi Jaga Demokrasi Gelar Aksi Serentak di 899 Kampus di Indonesia

Keteladanan para penyelenggara negara adalah kunci keberhasilan sebuah negara dalam mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. 

"Oleh karena itu, segenap penyelenggara negara seharusnya menunjukkan contoh dalam kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan bagaimana menjalankan etika dalam bernegara," terang dia. 

Menurutnya tanpa keteladanan para penyelenggara negara, maka Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal.  

Menyikapi persoalan tersebut, civitas akademiki mendesak Presiden RI menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan Pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.  

"Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius," jelasnya. 

Hal kedua menuntut para aparat hukum (polisi dan kejaksaan) dan birokrasi untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024 demi terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil.