Pemkab Bantul Pastikan Anggaran Sejumlah Program Kerja Tetap Berjalan Meski Ada Agenda Pilkada 2024
Pemkab Bantul memastikan kebijakan terkait sejumlah program kerja berupa pemberdayaan, pendidikan dan kesehatan masyarakat tetap berjalan
Penulis: Neti Istimewa Rukmana | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memastikan kebijakan terkait sejumlah program kerja berupa pemberdayaan, pendidikan dan kesehatan masyarakat, tetap berjalan meski ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2024.
"Catatan kita, (anggaran belanja dan jasa 2024) meningkat dari tahun lalu, meskipun tahun ini ada Pilkada," beber Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja, kepada awak media, Rabu (31/1/2024).
Disampaikannya, Pilkada 2024 diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar.
Padahal, total anggaran belanja/jasa Pemkab Bantul pada 2024 mencapai Rp1,196 triliun.
Lalu, pengadaan tahun ini, terbanyak masih digelontorkan untuk sektor infrastruktur berupa jalan dan jembatan.
Begitu juga dengan sektor pendidikan dan kesehatan yang masih jadi prioritas Pemkab Bantul.
"Selain itu, Pemkab Bantul juga punya kewajiban untuk desentralisasi pengelolaan sampah sesuai amanat dari Pemda DIY," jelas Agus.
“Biaya aparatur dan birokrasi kami tekan semaksimal mungkin, sehingga untuk urusan pemberdayaan, kesehatan dan hal pokok masyarakat tetap bisa berjalan,” jelas Agus.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Aris Suharyanta, mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran senilai Rp129 miliar pada 2024, untuk mengerjakan 190 paket pembangunan.
Paket tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan 83 jalan desa dan kabupaten. Selain itu untuk pembangunan jembatan, gorong-gorong, drainase dan pembangunan fisik lainnya.
“Untuk jembatan ada jembatan Mriyan (Srigading) dan jembatan Bantulan (Sanden-Sorobayan),” jelas Aris.
Saat ditanya soal pembangunan gedung, Aris mengaku pada 2024 tidak ada. Pasalnya, banyak anggaran 2024, yang direvisi.
"Khusus untuk rehap gedung sekolah, kemarin untuk yang SD atap ambrol itu akan gunakan biaya tak terduga (Rp550 juta), untuk tupoksi ada di Disdikpora, kami hanya mendampingi," tutupnya.(*)
DPRD Bantul Tergetkan Perubahan Perda Tentang LP2B Rampung pada Triwulan III 2025 |
![]() |
---|
75 Lurah di Bantul Akan Ikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan |
![]() |
---|
Aktivasi IKD di Bantul Capai 19,76 persen, DPRD dan Disdukcapil Gencarkan Sosialisasi |
![]() |
---|
Pemkab Bantul Catat Sekitar 3000 Tenaga Honorer Berpotensi Jadi PPPK Paruh Waktu |
![]() |
---|
Gudang Peralatan Pertanian Milik Warga Srigading Bantul Ludes Dilalap Si Jago Merah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.