Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye, Budayawan Butet Kartaredjasa: Tidak Masuk Akal

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Seniman sekaligus budayawan asal Yogyakarta, Butet Kartaredjasa, angkat bicara saat disinggung perihal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

"Ada aspek moral yakni kepantasan dan kepatutan, itu jelas secara etis nggak benar karena itu disebutkan tidak menggunakan fasilitas negara padahal jelas sekali semua itu digunakan untuk kepentingan apalagi disitu disebutkan memihak," ujar Butet ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 'Musuh Bebuyutan' digelar di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024) malam. 

"Tidak masuk di akal sehat saya, ada presiden yang menyatakan memihak. Ini adalah aspek moral kepantasan etis, tidak bisa dibenarkan. Ini bukan masalah seniman, ini masalah warga bangsa. Ini tidak asa hubungannya dengan seni, ini moral, tata krama, kepantasan. Tidak sepantasnya kecuali dia mengundurkan diri sebagai presiden," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo enggan beri komentar saat disinggung pernyataan Presiden yang menjadi perdebatan publik itu. 

"Halah nonton. Iki wae, kok presiden (ini aja, kok presiden). Nggak iki (ini) aja," ujar Ganjar Pranowo, saat ditanya oleh awak media, seusai menyaksikan teater Indonesia Kita ke-41 'Musuh Bebuyutan'.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut lebih banyak berkomentar soal Indonesia Kita ke-41 'Musuh Bebuyutan'. 

Ganjar mengatakan pertunjukan ini hampir gagal saat di Jakarta, namun akhirnya bisa berjalan. 

"Inilah ekspresi para seniman memberikan catatan, kritik sosial, kalau yang mendengarkan jangan baper. Nikmati saja, untuk kita merasakan rasanya masyarakat," ujar Ganjar. 

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.