Tarif Memasukan Handphone untuk Tahanan di Rutan KPK, Satu Orang Bisa Sampai Rp 20 Juta

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Berapa uang yang harus dikeluarkan oleh tahanan KPK jika ingin mendapatkan fasilitas handphone di dalam penjara?

Ternyata, minimal uang harus dikeluarkan oleh tahanan untuk bisa menggunakan handphone di sel bisa mencapai belasan hingga puluhan juta.

Uang itu diberikan oleh para tahanan kepada pegawai KPK yang bertugas di rutan KPK.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho.

Menurutnya, tahanan KPK yang ingin menggunakan handphone harus membayar uang antara Rp 10-20 juta per orang.

Kemudian uang bulanan yang harus dibayarkan oleh tahanan berkisar Rp 4-5 juta.

"Sekitar berapa ya, 10-20 juta, selama dia mempergunakan HP itu kan, tapi nantikan ada bulanan yang dibayarkan.Orang-orang yang bayar bulanan ya, itu tahanan yang bayar ya, bulanan itu ada yang Rp5 juta, ada yang Rp4 juta," kata Albertina di Gedung Dewas KPK, Jumat (19/1/2024) seperti yang dikutip dari Kompas.com, Sabtu (20/1/2024).

Pungli yang dilakukan pegawai rutan KPK itu menurut Albertina tidak hanya itu. Mereka juga menarik biaya bagi para tahanan yang ingin mengecas handphonenya.

Tak tanggung-tanggung, setiap kali mengecas, masing-masing tahanan bisa ditarik biaya sampai Rp 300 ribu.

"Ngecas HP-nya sekitar Rp200-300 ribu," kata Albertina.

Menurut Albertina, fasilitas ilegal yang didapatkan oleh tahanan itu digunakan untuk berbagai keperluan termasuk memesan makanan dari luar lewat aplikasi online.

"Ada juga yang pesan (makanan) dari luar begitu, nanti datang, nanti dibantu oleh orang, dari petugas kita ya membawa masuk," kata Albertina.

Dewas sendiri sudah memproses 93 pegawai KPK terkait dengan dugaan pelanggaran etik ini.

"Macam-macam 93 itu. Ada kepala rutan, ada mantan kepala rutan, ada apa ya semacam komandan regunya, ada staf biasa pengawal tahanan," imbuh anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris.

Baca juga: Uang Jajan Terakhir dari Sang Kakak, Remaja Asal Medan Meninggal Terkena Peluru Nyasar

Haris mengatakan puluhan pegawai KPK tersebut diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memberi fasilitas kepada para tahanan.