Penampakan Patok Tol Yogyakarta-YIA di Wilayah Kulon Progo

Tribunjogja.com Kulon Progo - Pengadaan lahan untuk jalan Tol Yogyakarta-Solo seksi 3 yang menghubungkan Yogyakarta hingga Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kulon Progo berjalan sesuai rencana.

Kabar terbarunya adalah pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-YIA di wilayah Kulon Progo telah memasuki babak baru berupa pematokan.

Pematokan tersebut dilakukan pada lahan yang digadang-gadang akan jadi lokasi jalur tol.

Lurah Kaliagung di Kapanewon Sentolo, Sugeng Nugroho mengatakan pematokan calon lahan sendiri sudah dilakukan cukup lama, yaitu sekitar 3 minggu lalu.

"Awalnya hanya berupa patok bambu, lalu sekarang diganti dengan bantuk tiang cor," jelas Sugeng dihubungi pada Senin (18/12/2023).

Sebelum pematokan dilakukan, ia mengatakan dari panitia pembangunan tol sudah melayangkan surat pemberitahuan untuk pematokan.

Surat tersebut disertai dengan Izin Penetapan Lokasi (IPL).

Sugeng lalu meneruskan informasi tersebut ke seluruh dukuh yang wilayahnya terdampak proyek Tol Yogyakarta-YIA.

Tujuannya agar warga tidak kaget jika tiba-tiba ada patok penanda di lahan miliknya.

"Ada sekitar 250-an bidang tanah yang terdampak, sebagian besar tanah dan rumah milik warga," ungkapnya.

Sugeng pun menyatakan sejauh ini tidak ada protes atau laporan dari warga terkait pemasangan patok tersebut.

Seusai pematokan, kini pihaknya tinggal menunggu tahapan selanjutnya.

Menurut informasi yang ia terima, tahapan berikutnya adalah pengukuran lahan serta penaksiran harga.

Meski begitu belum diketahui kapan persisnya tahapan tersebut dilakukan.

Lurah Banguncipto di Sentolo, Boiran juga mengatakan pematokan sudah dilakukan ke sekitar 534 bidang tanah terdampak Tol Yogyakarta-YIA.

Banguncipto merupakan wilayah paling banyak terdampak proyek ini.

"Pematokannya memang dari Banguncipto dulu, sebelumnya sudah ada surat pemberitahuan," ujar Boiran.

Ia juga mengaku belum mengetahui apa tahapan selanjutnya usai pematokan.

Namun ia memperkirakan akan ada pengukuran keluasan bidang tanah yang akan dimanfaatkan untuk Tol Yogyakarta-YIA.

Menurut Boiran, pengukuran tersebut akan diikuti dengan identifikasi kondisi lahan, seperti apakah ada bangunan di atasnya.

Sebab nantinya akan berpengaruh pada nilai tanah yang akan diberikan ke warga dalam bentuk uang ganti rugi (UGR).

"Nanti penaksiran nilai dan harga lahan akan dilakukan oleh tim appraisal, baru hasilnya disosialisasikan ke warga terdampak," jelasnya.

Tol Jogja-Solo-YIA

Pembangunan proyek jalan tol Jogja-Solo-YIA seksi 2, paket 2.2 saat ini terus berjalan.

Progres kontruksinya telah mencapai 20 persen.

Jika semua berjalan lancar, jalan tol sepanjang 3,25 kilometer yang menghubungkan junction Sleman sampai Kalurahan Trihanggo ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024.

Nantinya, jalan bebas hambatan ini akan terintegrasi sebagai pintu on-off untuk jalan tol Jogja-Bawen seksi 1 yang dibangun dari Tirtoadi hingga simpang susun Banyurejo.

"Target kami akhir tahun 2024. Tentunya dengan catatan, semua lahan tersedia dan lain sebagainya. Kalau semua smooth dan itu tercapai, akhir tahun depan mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan paket 2.2 ini.

"Karena ini terintegrasi dengan jalan tol Jogja-Bawen seksi 1.

"Tentu, kalau di sana sudah selesai dan kami belum juga kan tidak bisa digunakan karena tidak ada akses.

"Makanya kami selalu berkoordinasi dengan Jogja-Bawen, target kami juga selalu inline," kata Manager Pengendalian Pembangunan Jalan tol Jogja- Solo paket 2.2, PT JMJ (Jasa Marga Jogja-Solo), Aldian Wiga, Senin (18/12/2023).

Data yang diterima Tribun Jogja, total kebutuhan lahan untuk membangun proyek strategis nasional sepanjang 3,25 kilometer ini sebanyak 398.978,80 meter persegi.

Sejauh ini, baru 265.645,00 atau setara 66,6 persen lahan yang sudah dibebaskan dan siap untuk dibangun kontruksi.

Sisanya, 133.333,80 atau sekira 33,4 persen belum dibebaskan.

Lahan yang belum dibebaskan ini terdiri dari 69.245 meter persegi atau (17,4 persen) merupakan tanah kas desa (TKD).

Sedangkan 64.088,80 meter persegi (16,1 persen) merupakan lahan pribadi.

Menurut Aldian, lahan pribadi yang belum dibebaskan bukan berarti pemiliknya menolak pembangunan jalan tol.

Namun terkendala persyaratan yang dijadikan dokumen untuk pembebasan.

Misalnya, ada yang terkendala waris maupun sengketa. Lalu ada juga yang dokumen lengkap namun saat hendak pembayaran meninggal dunia sehingga harus mengurus berkas lanjutan.

Juga ada yang pemilik lahan memiliki tanggungan sehingga belum bisa dibayarkan sebelum yang bersangkutan menyiapkan uang pelunasan.

Bahkan di Padukuhan simping, Tirtoadi kata dia ada yang retur, karena pemilik lahan terdampak salah menunjukkan sertifikat saat proses pembebasan lahan. (Tribunjogja.com/alx/rif)