Netralitas Pemerintah pada Pilpres 2024, Ini Respon Seniman Butet Kertaredjasa

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Seniman sekaligus aktor Butet Kertaredjasa mempertanyakan netralitas pemerintah dalam Pilpres 2024 .

Dengan gaya bicaranya yang khas, Butet mengatakan bahwasanya saat ini ada sosok yang merusak gerbong reformasi.

Butet juga merasakan nuansa politik sekarang ini, terutama menjelang Pilpres 2024 benar-benar suram.

Sebab semokrasi saat ini menurut Butet sudah tercederai oleh campur tangan pemerintah yang tidak netral.

Pernyataan ini muncul karena salah satu peserta Pilpres 2024 adalah putra dari Presiden RI Joko Widodo.

Dimana dalam proses pencalonannya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menurut Butet telah terjadi pelanggaran konstitusi.

"Ketika saya nulis surat pribadi Oktober itu seperti ekspresi kekecewaan karena gagal mendapatkan role model pemimpin. Semua kalangan berikhtiar supaya gak terulang lagi model pemimpin seperti Pak Harto (Soeharto). Ternyata ada yang nyengklak gerbong reformasi.  Kita kena prank, terkibuli," kata Butet dalam diskusi bulanan Sintetis dengan tema Pemilu 2024 dan Netralitas Pemerintah, Sabtu (16/12/2023).

Baca juga: Jelang Pilpres 2024, Pengamat Politik UGM Ingatkan Pentingnya Jaga Etika dan Moralitas

Kakak dari musisi Djaduk Ferianto ini juga menyinggung soal pembelokan konstitusi tentang syarat usia untuk pencalonan wakil presiden yang sempat menjadi perhatian publik pada Oktober kemarin.

Upaya-upaya itulah yang kemudian disimpulkan bahwasanya pemerintah saat ini tidak netral dalam pesta demokrasi 2024.

"Mahkamah Konstitusi yang kami agungkan menjaga dan mengawal negara dikerjain Presiden Joko Widodo. Lalu pemilu ini mau jadi wasit. Titik keberangkatan saja sudah dicederai. Pasti nantinya gak adil. Jadi netralitas pemerintah sudah gugur dari depan," tegas Butet Kertaredjasa.

Ia juga menyinggung soal intimidasi yang dialaminya ketika hendak mengisi pentas teater di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta.

"Saya diminta tidak boleh bicara politik, apalagi itu kalau bukan pembungkaman namanya," jelas Butet.

"Makna intimidatasi disangka para polisi itu hanya berupa kata atau tindakan fisik. Padahal bentuk redaksi yang melarang saya bicara politik itu juga bentuk intimidasi," sambung seniman berjuluk raja monolog ini.

Dosen Fisipol UGM, Nyarwi Ahmad yang turut sebagai narasumber mengungkapkan, Indonesia seringkali lupa negara ini merupakan Negara Republik dan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. 

Namun kekuasaan dan wewenang presiden saat ini begitu kuat.