Soal Netralitas Pemilu, Ketua KASN: Bukan Sekadar Patuh, Tapi Pelihara Kepercayaan Publik

TRIBUNJOGJA.COM - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto mengajak para ASN untuk mempertahankan integritas, profesionalisme, dan netralitas menjelang Pemilu 2024 .

Ditegaskannya, ASN harus menjadi teladan, terutama menjelang pemilu serentak untuk menunjukkan pelayanan publik yang objektif, adil, dan bebas dari pengaruh politik.

"Netralitas bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pemeliharaan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. ASN harus menghindari politik praktis untuk mengeliminasi konflik kepentingan dan menjaga imparsialitas birokrasi," tegas Agus saat menghadiri Anugerah Meritokrasi 2023 di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis pagi (07/12/2023).

Agus menambahkan perubahan lingkungan politik saat ini, seperti pemilu serentak dan pergantian pemerintahan, juga akan memengaruhi penerapan sistem merit khususnya terkait dengan aspek netralitas, kode etik, dan kode perilaku ASN .

Para ASN perlu waspada terhadap risiko peningkatan pelanggaran netralitas ASN selama tahun politik dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat.

Adapun dalam kesempatan tersebut, KASN memberikan penghargaan kepada 34 instansi pemerintah yang berhasil meraih kategori sistem merit “Sangat Baik” dan 96 instansi pemerintah yang masuk kategori “Baik”.

Di samping itu, juga terdapat 13 instansi pemerintah yang mendapatkan apresiasi setelah berhasil menerapkan manajemen talenta dalam pengisian kursi jabatan pimpinan tinggi (JPT).

Baca juga: Menengok Keseruan Lomba Olahraga Tradisional Antar ASN di Pemkot Yogya

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan bahwa dari perspektif sejarah, akar pemikiran meritokrasi, lahir dari pemikiran Aristoteles dan Plato.

Menurut kedua filsuf itu, negara memang sudah selayaknya dipimpin oleh sosok-sosok terbaik, berintegritas, dan berprestasi.

"Implementasi sistem meritokrasi, tidak hanya sebuah upaya mengubah sistem administrasi, melainkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, serta selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi," ungkap Sri Sultan.

DI DIY, Reformasi Birokrasi telah digulirkan lewat Maklumat No. 10 Tahun 1946 tentang Perubahan Pangrèh Prâdjâ menjadi Pamong Prâdjâ.

Esensi Maklumat ini mengubah istilah dan juga tata pemerintahannya. 

Serupa dengan pergeseran Abdi-Negara ke Abdi-Masyarakat, di sanalah sumber Filosofi ASN itu berasal.

Dari pejabat yang dilayani menjadi Abdi Masyarakat yang melayani rakyat.

ASN DIY diharapkan menjadi aktor perubahan.