Jaga Warga Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

"Di Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), saya kaget bahwa muncul pasal yang mengatur infrastruktur sampah masih dipusatkan di TPA Piyungan. Dalam pembahasan perda yang terakhir, disepakati untuk dikoreksi sehingga pengelolaan sampah ke depan terdesentralisasi kabupaten/kota dan didukung oleh gubernur," terangnya.

Kabid Penegakan, Satpol PP DIY, Ilham Junaedi mengatakan, Satpol PP DIY mempunyai dasar hukum dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Misalnya dalam peraturan gubernur nomor 87 tahun 2012 tentang penertiban non yustisia. 

Dalam penindakan, pihaknya melakukan pembinaan kepada pelanggar, pemberian surat pernyataan dan pemberian waktu selama 15 hari bagi pelanggar sesuai surat pernyataan yang dibuat.

"Bila dalam 15 hari masih tetap melanggar diberikan teguran pertama 7 hari. Jika ngeyel diberi teguran kedua selama 3 hari. Bila berlanjut diberi teguran ketiga selama 3 hari. Setelah semua dilalui, pelanggar digiring ke ranah peradilan," kata Ilham.

Sementara itu, Mantri Anom Mantrijeron, Sapto Hadi menyebut, kontribusi masyarakat dalam pembangunan di Mantrijeron sudah sangat luas dan terbuka. 

Sekarang kelompok masyarakat turut berpartisipasi tidak hanya pemerintah dan legislatif.

"Di Mantrijeron karena wilayahnya berada di sumbu filosofi sisi selatan, partisipasi masyarakat diarahkan setiap kegiatan untuk mendukung sumbu filosofi," pungkasnya. 

Dalam acara tersebut, juga diserahkan bantuan handy talky bagi petugas Jaga Warga di Mantrijeron. (scp)