Jaga Warga Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan salah satu aspek pembangunan berkelanjutan.

Hal ini semakin penting seiring pemahaman bahwa pembangunan yang berhasil tidak hanya melibatkan pemerintah dan sektor swasta namun melibatkan masyarakat.

Adanya program jaga warga menjadi wadah dari upaya pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban publik.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan, Komisi A DPRD DIY dalam penyusunan program 2024 mengajukan rancangan perda tentang optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Baca juga: Syarat Subsidi Motor Listrik Berubah, Peneliti Pustral UGM: Penetrasi Pasar dibawah Harapan Industri

Hal ini diperlukan karena penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Rencana Anggaran belanja Daerah (RAPBD) masih menjadi rutinitas.

Sehingga perlu diperbaiki seiring berkembangnya teknologi informasi.

Sebagai contoh di banyak daerah, pengaduan atas pembangunan wilayah disampaikan langsung kepada kepala daerah atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui media sosial (medsos).

Medsos digunakan sebagai alat bagi pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

Di sisi lain, pemerintah dan legislatif juga harus menggali kebutuhan pokok masyarakat.

"Pembangunan harus melibatkan masyarakat untuk mengerti apa yang mereka inginkan. Seperti sandang, pangan, papan, akses kesehatan, pendidikan. Bahkan kualitas air baik air minum maupun air bersih dan kualitas udara," kata Eko dalam Jagongan Jaga Warga bertemakan "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah" yang disiarkan Tribun Jogja, Kamis (14/9/2023).

Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY didukung Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Di Kota Yogyakarta kualitas air cukup jelek sehingga tidak layak dikonsumsi. Kemudian di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemda DIY diberi tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur penyediaan air minum sekaligus air bersih. Ini menjadi tantangan bersama dalam optimalisasi partisipasi masyarakat ke depan perlu dikembangkan teknologi informasi," tutur Eko.

Terkait sampah belakangan terakhir, ia menilai permasalahan itu menjadi tanggung jawab bupati dan walikota. Sementara, gubernur memberikan dukungan berupa fasilitasi anggaran.

Pemerintah juga tidak boleh menyalahkan masyarakat.