Advetorial

BPBD DIY Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Kulon Progo dalam Hadapi Risiko Bencana

BPBD DIY terus melakukan inovasi demi mengoptimalkan mitigasi bencana di seluruh kabupaten/kota.

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Gaya Lufityanti
Tribunjogja.com/Alexander Ermando
Anggota Komisi B DPRD DIY, Ajrudin (tengah) dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD DIY, Tito Asung Kumoro Wicaksono (kanan) saat kegiatan diskusi di Kalurahan Pandowan, Galur, Kulon Progo, Rabu (10/07/2024). 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) DIY terus melakukan inovasi demi mengoptimalkan mitigasi bencana di seluruh kabupaten/kota.

Termasuk di Kulon Progo , sebagai wilayah yang memiliki risiko bencana .

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BPBD DIY, Tito Asung Kumoro Wicaksono mengatakan risiko bencana yang cukup tinggi di Kulon Progo adalah longsor.

"Kami pun sudah melakukan pengembangan Early Warning System (EWS) di wilayah rawan longsor," jelas Tito saat kegiatan diskusi di Kalurahan Pandowan, Kapanewon Galur pada Rabu (10/07/2024).

EWS dipasang di 3 titik yang memiliki kerawanan tinggi untuk longsor, terutama di Perbukitan Menoreh.

Seperti di Kalurahan Pendowoharjo dan Purwosari di Kapanewon Girimulyo serta Kalurahan Klepu di Kalibawang.

Tito juga mengungkapkan jika BPBD DIY belum lama ini mengembangkan aplikasi PAMOR Mobile.

Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa terkoneksi dengan para relawan hingga personel BPBD di masing-masing wilayah secara cepat.

"Nanti dari laporan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti penanganan apa yang bisa dilakukan," ujarnya.

Meski begitu, Tito menilai kemandirian masyarakat Kulon Progo diperlukan dalam mitigasi bencana.

Mereka diharapkan mampu mengenali lingkungannya hingga potensi bencana yang bisa muncul.

Adanya kesadaran tersebut akan membuat penanganan bencana menjadi lebih optimal.

Termasuk meminimalisir jumlah korban jiwa hingga kerugian dari bencana yang terjadi.

"Kami terus melakukan peningkatan kapasitas hingga pemberdayaan masyarakat terkait risiko bencana," kata Tito.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dari Komisi B, Ajrudi mengatakan pihaknya memberikan dukungan sesuai dengan fungsi yang dimiliki.

Salah satunya dari sisi anggaran.

Anggaran tersebut nantinya bisa membantu BPBD DIY dalam pelaksanaan berbagai kegiatan mitigasi bencana. Namun ia berharap anggaran tersebut tak hanya dimanfaatkan untuk pengadaan fisik, tetapi penguatan kapasitas masyarakat.

"Perlu ada edukasi soal kebencanaan sebagai upaya mitigasi, lewat berbagai kegiatan pelatihan bagi masyarakat," jelas Ajrudin.( ADV )

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA
    Komentar

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved