Jelang Pemilu 2024, Gerakan Masyarakat di Yogya Ini Tegaskan Tolak Politik Identitas

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pola-pola politisasi identitas yang mengancam kesatuan masyarakat diyakini akan tetap dijumpai di Yogyakarta menjelang perhelatan Pemilu 2024 mendatang.

Khusus di Yogyakarta, celah-celah politisasi identitas untuk mengeruk suara publik dengan menunggangi isu agama sangat berpotensi terjadi, selaras deretan pengalaman sebelumnya.

Hal itu, disampaikan Sekjen Gerakan Masyarakat Gotong Royong Menolak Intoleransi (Gemayomi), Lilik Krismantoro, di sela Workshop Antisipasi Gerakan Politik Identitas Jelang Pemilu 2024 di DIY, Sabtu (2/9/2023).

"Ya, di Yogya isu agama sangat lekat dan rawan digunakan, karena kalau isu-isu terkait suku itu tidak laku di sini," tandasnya.

Terlebih, politik identitas dengan melibatkan agama  dinilai sangat murah, sehingga dipilih orang-orang tak bertanggungjawab guna memenuhi keinginannya.

"Politik identitas ini harganya murah tapi dampaknya akan sangat mahal. Karena berpotensi merusak sendi-sendi persatuan," tandasnya.

"Yang paling bisa membelah Yogyakarta adalah isu-isu agama. Dalam beberapa kasus kemarin juga terjadi di Yogyakarta, itu jelas," lanjut Lilik.

Oleh sebab itu, Gemayomi pun berkumpul untuk terus mengawal dan menjaga toleransi di Yogyakarta yang sudah terjalin begitu baik.

Pasalnya, ia meyakini, di lapangan nanti akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan politik identitas untuk meraup atensi publik, bahkan beberapa di antaranya sudah terdeteksi.

"Siapapun di Yogya yang pakai politik identitas akan berhadapan dengan Gemayomi. Kelompok akar rumput siap menghadapi," tegasnya.

Sementara itu, Akademisi UMY, Zuly Qodir, yang didapuk menjadi salah satu narasumber workshop, mengatakan, dalam politik, menonjolkan identitas memang sangat penting.

Hanya saja, ia mengingatkan, penonjolan identitas tersebut harus dalam konotasi yang baik, serta tidak mengarahkan pada perpecahan.

"Nah, di Yogya sudah ada kecenderungan beberapa kelompok masyarakat mengarah ke politik identitas seperti itu, baik terkait Pilpres atau Pileg. Ini harus diantisipasi untuk meminimalisir konflik," katanya. (*)