Pemkot Yogyakarta Perpanjang Jam Buka Depo Sampah untuk Minimalisir Antrean Warga

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Antrean panjang warga masyarakat  di sejumlah depo untuk membuang sampahnya, akhir-akhir ini makin marak dijumpai di Kota Yogya.

Fenomena tersebut berulangkali menjadi sorotan dan banyak dikeluhkan melalui ragam media sosial.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Ahmad Haryoko, mengatakan bahwa pihaknya pun tak menutup mata.

Menurutnya, Pemkot Yogyakarta siap membuka opsi untuk memperpanjang jam operasional depo sampah.

"Jadi, jam buang sampah ditambah, dari pukul 06.00 sampai 13.00 WIB," katanya, Minggu (27/8/2023).

Sebagai informasi, sampai sejauh ini, operasional 14 depo di Kota Pelajar masih dibatasi, di mana masing-masing hanya dibuka antara 1-2 jam.

Pembatasan itu ditempuh, lantaran TPA Piyungan hanya menerima alokasi 100 ton limbah per hari dari Kota Yogya.

"Kemungkinan kita coba satu Minggu dulu. Kita lihat situasinya bagaimana, karena memang di TPA saat ini pembuangannya belum normal," kata Haryoko.

Ia tidak memungkiri, kebijakan tersebut diwarnai kekhawatiran sampah setoran penduduk yang belum terkelola akan menumpuk di depo.

Meskipun, volume sampah harian di Kota Yogya mulai menurun, seiring gerakan zero sampah anorganik dan Mbah Dirjo (Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja).

"Sudah pasti (khawatir). Tapi, mau bagaimana lagi. Kalau setiap hari keluhan dari warga tidak bisa buang sampah, kesulitan, ya, kami harus memberi layanan terbaik untuk seluruh masyarakat," ungkapnya.

Sementara, Sub Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Persampahan DLH Kota Yogyakarta, Mareta Hexa Sevana, mengatakan sepanjang TPA Piyungan belum beroperasi normal, depo pun tidak akan dibuka 24 jam.

Sebab, seandainya dioperasikan menyeluruh, otomatis dalam satu hari depo-depo langsung penuh dan sampah pun membludak sampai jalanan.

"Dalam kondisi normal, seluruh sampah dari Kota Yogya yang biasanya terangkut dan harus dibawa ke TPA itu 60-70 truk per hari. Tapi, dengan jadwal buka TPA Piyungan selama 10 jam itu," ucap Mareta.

"Kemudian, saat situasi darurat begini, kami hanya diperbolehkan mengirim armada ke sana maksimal 20 unit saja. Sementara, jam buka TPA sekarang sangat terbatas, maksimal 1 jam per hari," tambahnya.

Oleh sebab itu, DLH pun harus memutar otak untuk mengatur armada yang harus diberangkatkan setiap harinya, sekaligus 'menyembunyikan' sementara sampah-sampah yang belum dapat terangkut. 

"Karena kalau seluruh depo dibuka tanpa batasan, akhirnya warga membuang sampahnya juga dengan tanpa batasan. Dampaknya, upaya pengurangan sampahnya menjadi tidak optimal," cetusnya.

Ia pun berharap, warga masyarakat yang membawa sampah ke depo lebih dahulu memastikan sampahnya dalam kondisi sudah terpilah.

Sebab, ketika petugas harus melakukan pemeriksaan satu-satu per satu, maka dibutuhkan waktu panjang dan membuat antrean di lokasi otomatis semakin mengular.

Dicontohkannya, metode pembuangan semacam itu sebenarnya juga sudah diterapkan di Taiwan, di mana pengangkut limbah tidak masuk ke lingkungan warga dan hanya disediakan truk di satu titik.

Kemudian, di truk tersebut tersedia wadah atau tempat khusus, untuk memisahkan sampah selaras jenisnya.

"Kondisi di Kota Yogya, harusnya sampah yang masuk ke armada itu hanya khusus residu, seperti pembalut, popok bekas, styrofoam dan lain-lain, yang benar-benar sulit didaur ulang lagi, ya," tandasnya.

Sedangkan untuk sampah jenis anorganik memang tidak disediakan tempat, mengingat sejak awal 2023 sudah digencarkan gerakan zero sampah anorganik. Lalu, limbah jenis organik diharapkan bisa habis di level rumah tangga lewat gerakan Mbah Dirjo.

"Jenis sampah yang dibawa hanya residu saja dan khusus residu plastik bisa diletakkan secara terpisah di wadah bin yang sudah kami sediakan. Armada hanya untuk mengangkut sampah residu yang tidak dapat didaurulang lagi," terang Mareta. (*)