BPBD Gunungkidul Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Gunungkidul memperkirakan potensi dampak kekeringan akan kian meluas.

Setidaknya ada ratusan ribu jiwa warga yang rentan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul , Sumadi mengatakan pihaknya telah mengambil sikap terhadap meluasnya potensi kekeringan .

"Kami telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan," katanya, Selasa (15/08/2023).

Menurut Sumadi, status ini berlaku hingga 30 September 2023.

Baca juga: BPBD Gunungkidul Kaji Wacana Status Darurat Kekeringan, Hadapi Kemarau Panjang

Namun bisa diperpanjang, bergantung pada kondisi kekeringan di lapangan.

Adanya status ini membuat BPBD bisa mendapatkan tambahan anggaran dropping (distribusi) air bersih.

Anggaran ini berasal dari alokasi Belanja Tak Terduga APBD Gunungkidul .

"Anggarannya belum kami akses karena anggaran yang di BPBD masih tersedia," jelas Sumadi.

Berdasarkan hasil pemetaan terkini, ada 14 kapanewon di Gunungkidul yang berpotensi terdampak kekeringan.

Hanya Wonosari, Semin, Karangmojo, dan Playen yang diprediksi aman dari krisis air bersih.

Menurut Sumadi, ada 55 kalurahan dari 14 kapanewon tersebut yang paling rawan terdampak.

Setidaknya ada sekitar 30.526 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di 55 kalurahan ini.

"Secara jiwa, ada 107.853 orang yang berpotensi terdampak," ujarnya.

Baca juga: Sebanyak 7 Kapanewon di Gunungkidul Berpotensi Terdampak Kekeringan di Kemarau 2023

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul , Purwono mengatakan tahun ini disiapkan anggaran Rp 230 juta untuk dropping air bersih.

Sebanyak 1.000 tangki disiapkan dari anggaran tersebut.

Anggaran dropping air tahun ini turun dibandingkan 2022 yang mencapai Rp 700 juta.

Meski begitu, Purwono optimistis anggaran tahun ini bisa dioptimalkan.

"Apalagi ada 11 kapanewon yang memiliki anggaran dropping sendiri, ditambah dukungan swasta," katanya.( Tribunjogja.com )