Diusulkan Jadi Warisan Budaya Dunia, Malioboro Bakal Dijadikan Kawasan Khusus Pejalan Kaki

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY berencana mewujudkan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian atau khusus pejalan kaki pada 2025 mendatang.

Jika full pedestrian berlaku maka kendaraan bermotor akan dilarang melintas.

Hal ini juga menjadi upaya penataan sumbu filosofi serta pengurangan emisi karbon di kawasan premium Kota Yogyakarta tersebut.

"Kita memang sedang merancang Malioboro jadi sumbu filosofi yang diakui dunia," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, Rabu (2/8/2023).

Meski demikian, untuk mewujudkan kebijakan tersebut diakuinya masih memerlukan proses panjang.

Terlebih hingga saat ini Pemda DIY belum menemukan solusi bagi pelaku usaha di Malioboro jika mereka dilarang menggunakan kendaraan bermotor.

Baca juga: Dukung Malioboro Jadi Kawasan Rendah Emisi, Taman Parkir Abu Bakar Ali Akan Jadi Ruang Terbuka Hijau

Sebab jika tidak bisa mengakses jalan protokol, pemilik toko akan kesulitan untuk mengantar barang dagangan.

"Kalau pedestrian murni masih sulit, misalnya terkait hal loading, kan toko harus bergerak memerlukan in out barang kan belum mungkin kecuali kita sepakat ya yang loading di Malioboro pakai kendaraan listrik," terang Sekda DIY, Beny Suharsono, Rabu (2/8/2023).

Meski demikian, upaya pengurangan emisi karbon sudah dilakukan dengan sejumlah cara.

Misalnya menetapkan kawasan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta pemberlakuan jam bebas kendaraan bermotor tiap pukul 18.00-21.00 WIB tiap harinya.

Di waktu tersebut, kendaraan yang boleh melintas hanya ambulans, Trans Jogja, mobil kedinasan, andong, dan becak.

"Sehingga ini lah yang akan kita mulai pelan-pelan," jelasnya.

Selain itu, pemakaian becak motor di kawasan sumbu filosofi juga akan dibatasi dan dikonversi menjadi becak dengan tenaga alternatif.

Armada bus Trans Jogja berbahan bakar diesel rencananya juga akan dikonversi menjadi bus listrik. Khususnya armada yang melintasi Malioboro.

Meski demikian, hal ini belum bisa direalisasi lantaran harga kendaraan listrik yang masih tergolong mahal serta belum tersedianya fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU).