Bank BPD DIY Tanda Tangani MoU dengan Kemendes untuk Penguatan Pembangunan Desa

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dan seluruh Bank BPD yang tergabung dalam Asbanda, dilaksanakan penandatangan MoU dan Perjanjian Kerja Bersama  dengan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan dalam SOMRDPE INDONESIA 2023 Back to Back Forum on Localizing 2030 SDGs in the Village Level di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Selasa (25/07/2023). 

Direktur Utama BPD DIY , Santoso Rohmad mengatakan dalam kerja sama tersebut Bank BPD DIY bersama dengan Kemendes PDTT melaksanakan program penguatan kelembagaan kewirausahaan mikro dan kecil di perdesaan, digitalisasi desa, inklusi keuangan dan perluasan chanel layanan perbankan melalui unit-unit usaha yang ada di desa, termasuk Bumdes.

"MoU ini kan salah satu kepercayaan pemerintah kepada BPD seluruh Indonesia, dalam hal ini BPD DIY menjadi 6 dari progam percontohan untuk Siskudes (Sistem Keuangan Desa). Artinya pendampingan pada desa dengan teknologi digital yang terkoneksi lagsung dengan kementerian, baik Kemendes maupun Kemendagri," katanya usai pembukaan SOMRDPE 2023.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Bank BPD DIY Ajak Gemar Menabung Sejak Dini

Ia melanjutkan dampak MoU tersebut sangat luas.

Sebab dana desa dari kementerian akan melalui BPD DIY .

Pihaknya pun akan turut mendampingi agar pemanfaatannya dana desa tersebut optimal melalui Siskudes. 

"Semua akan terjalin baik, sampai ke Bumdes, bagaimana pengelolaannya, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, lalu bagaimana enterpreneurship di desa itu tumbuh. Sehingga sesuai dengan arahan Gubernur DIY, agar pertumbuhan ekonomi ini berbasis desa," lanjutnya. 

Selama ini BPD DIY juga telah membantu pemerintah dalam pembangunan desa, mulai dari penyaluran dana kepada warga miskin ekstrem, pemberdayaan bagi warga non ekstrem, hingga pendampingan bagi ibu-ibu.

Tak terkecuali melakukan literasi dan inklusi keuangan, dan mendorong akses keuangan. 

"Kami punya program Kredit PEDE, kredit murah yang diberikan untuk merangkul sektor mikro dan super mikro agar bisa naik kelas, menjadi bagian dari program percepatan penulihan ekonomi nasional, sekaligus mendukung program Tim Pengendalian Inflasi Daerah," ujarnya. 

Baca juga: BPD DIY Optimis MDR Tak Pengaruhi Penggunaan QRIS

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting sebagai upaya untuk mendorong pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

"Dengan kerja sama ini diharapkan dapat membuka berbagai peluang baru dan menciptakan sinergi yang akan mengakselerasi pembangunan desa, terutama dalam mempercepat daya ungkit ekonomi desa yang memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat," ungkapnya. 

Mewakili Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Yuddy Renaldi menambahkan berdasarkan Maret 2023, total aset Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencapai Rp 918,6 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp569,7 triliun, dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp725.9 triliun.

Berdasarkan sebarannya, ada 27 BPD di Indonesia. 

"Yang sebaran jaringannya ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Melihat sebarannya yang luas, BPD ini menjadi garda terdepan dan merupakan kemitraan bagi desa di seluruh Indonesia. BPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program pemerintah untuk senantiasa berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa," imbuhnya. ( Tribunjogja.com )