Penanganan Antraks di Gunungkidul Bisa Satu Komando Jika Ada Status KLB

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul telah melayangkan nota dinas ke bupati terkait penanganan Antraks.

Adapun salah satunya berkaitan dengan wacana penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kepala Dinkes Gunungkidul, Dewi Irawaty, menilai adanya status KLB akan membuat upaya penanganan dalam satu komando.

"Yang jelas penanganan akan terpadu dari pusat sampai ke daerah," kata Dewi.

Menurutnya, status KLB juga akan membuka peluang turunnya bantuan penanganan dari pusat.

Termasuk alokasi anggaran untuk penanganan Antraks ini.

Meski begitu, Dewi mengatakan keputusan ditetapkannya KLB atau tidak tergantung pada pemimpin daerah, dalam hal ini Bupati Gunungkidul. Pihaknya pun kini hanya menunggu keputusan.

"(Keputusan KLB) sudah menjadi ranah Pemerintah Kabupaten (Pemkab)," ujarnya.

Dinkes Gunungkidul telah melakukan berbagai langkah sejak kasus Antraks diketahui di Padukuhan Jati, Kalurahan Candirejo, Semanu.

Satu warga setempat diketahui meninggal dunia karena paparan Antraks.

Sebanyak 143 warga Jati sudah diperiksa, di mana 87 orang dinyatakan seropositif.

Pemantauan pun terus dilakukan terhadap seluruh warga Jati, baik yang positif Antraks maupun tidak.

"Pemantauan tetap berjalan selama masa inkubasi 120 hari, terhitung sejak kasus dilaporkan (Juni 2023)," jelas Dewi.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul pun melakukan berbagai penanganan intensif.

Terutama untuk ternak di Padukuhan Jati.

Sebanyak 77 sapi dan 286 kambing sudah mendapatkan antibiotik hingga vaksin, termasuk penyemprotan desinfektan.

Kementerian Pertanian (Kementan) pun juga dilibatkan dalam penanganan.

"Intinya sudah banyak kegiatan yang kami lakukan agar Antraks tidak menyebar keluar dari Jati," kata Kepala DPKH Gunungkidul, Wibawanti Wulandari.(*)