Berita Jogja Hari Ini

Doa Bersama Mengenang Soeharto, DPD Golkar DIY Konsisten Perjuangkan Gelar Pahlawan Nasional

DPD Golkar DIY menggelar acara Doa Bersama Mengenang Presiden Suharto yang dipusatkan di Kantor DPD Golkar DIY Jalan Jenderal Sudirman Kotabaru, Kota

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/Miftahul Huda
Para kader DPD Golkar DIY menggelar doa bersama mengenang Presiden RI kedua Suharto, Jumat (30/6/2023) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DPD Golkar DIY menggelar acara Doa Bersama Mengenang Presiden Soeharto yang dipusatkan di Kantor DPD Golkar DIY Jalan Jenderal Sudirman Kotabaru, Kota Yogyakarta, Jumat (30/6/2023) kemarin.

Hadir ratusan kader perwakilan lima kabupaten/kota se DIY yang mengikuti pengajian dan doa bersama yang menghadirkan Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokariyan, Yogyakarta dan Wali Amanah KMP Nasional, KH Muhammad Jazir Asp. 

Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman mengungkap acara Doa Bersama Mengenang Presiden Soeharto itu untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat luas bagaimana Soeharto berkiprah dalam memajukan pembangunan bangsa.

Pihaknya pun akan terus memperjuangkan agar Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional.

Baca juga: UPDATE Data Kerusakan Bangunan dan Jumlah Korban di Gunungkidul Pasca Gempa yang Berpusat di Bantul

"Atas jasa jasa Pak Harto, Partai Golkar DIY konsisten memperjuangkan beliau menjadi pahlawan nasional," kata Gandung yang sekaligus anggota DPR RI.

Gandung membeberkan, banyak peninggalan Soeharto yang masih relevan hingga sekarang.

Dalam bidang politik misalnya, muncul GBHN sebagai arah pembangunan. 

Ada pula penataran P4 sebagai wujud pendalaman nilai-nilai Pancasila dan banyak lagi.

Dalam bidang fisik, ia menyebut ada banyak bendungan dibangun untuk membantu masyarakat desa. 

Mereka bisa memperoleh air sepanjang tahun guna mengolah lahan pertanian. 

Percepatan pendidikan misal dengan memperbanyak SD Negeri atau SD Inpres dan banyak lagi.

Gandung menilai komitmen kebangsaan Soeharto tidak perlu diragukan. 

Ia tak bisa membayangkan seandainya presiden kedua Indonesia tersebut tidak terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret dan penumpasan G30 S/PKI.

”Komitmen kebangsaan Pak Harto tidak perlu diragukan lagi, karena itu sudah wajar dan merupakan haknya menjadi pahlawan nasional,” kata Gandung.

Gandung melihat, ada sejumlah kendala hingga saat ini pemerintah belum menyetujui Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved