Pro Kontra dan Kritik Tajam Terhadap Pernyataan Presiden Jokowi Cawe-cawe dalam Urusan Pemilu 2024

Apabila kepala negara ikut cawe-cawe, kata Benny, terbuka peluang pemimpin lembaga negara lainnya juga turut mencampuri urusan pemilu.

Padahal, itu tak semestinya terjadi.

Benny mengatakan, presiden sangat mungkin menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya jika ikut campur dalam urusan pemilu.

Oleh karenanya, dia berharap presiden lebih bersikap bijak.

"(Sebaliknya) dia (Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah Kepala Negara, dia bukan kepala petugas partai," tutur anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Demokrat juga meminta Jokowi fokus bekerja untuk rakyat ketimbang cawe-cawe urusan Pemilu 2024.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, cawe-cawe berarti melakukan sesuatu di luar wewenang dan tanggung jawabnya.

“Seharusnya beliau menyampaikan, saya akan fokus dengan tugas dan tanggung jawab utama saya. Bukan malah menyampaikan saya akan cawe-cawe demi kepentingan negara,” kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (30/5/2023).

Menurut Herzaky, saat ini masyarakat lebih ingin Jokowi menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah sebelum lengser pada akhir 2024.

Salah satu yang masih belum terselesaikan yakni tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

“Fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya, agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya,” tutur dia.

Kritik tajam: presiden partisan

Penilaian dan kritik juga datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. 

Ia menilai bahwa pernyataan soal cawe-cawe urusan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Jokowi adalah presiden partisan.

Menurut pandangannya, tindakan Jokowi selama ini menunjukkan bahwa sikap cawe-cawe atau intervensi tersebut bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi politik pribadi.