Pro Kontra dan Kritik Tajam Terhadap Pernyataan Presiden Jokowi Cawe-cawe dalam Urusan Pemilu 2024

TRIBUNJOGJA.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal dirinya cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara menuai pro dan kontra. 

Pernyataan Presiden Jokowi itu juga memantik kritik tajam dari beberapa pengamat politik soal sikap seorang presiden jelang Pilpres 2024.

Istana memang lantas membuat klarifikasi dan membeberkan maksud pernyataan Presiden ikut cawe-cawe dalam urusan pemilu. 

Namun pernyataan Presiden Jokowi itu kadung menimbulkan kegaduhan. Pendapat berseberangan muncul dari Partai Demokrat. 

Kritik tajam juga mengalir dari pandangan para pengamat. Penilaian negatif dan kekhawatiran terhadap sikap Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024 mencuat lewat tanggapan kontra maupun pendapat pengamat. 

Sementara komentar pro yang tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi datang dari sejumlah partai politik pendukung pemerintah.

Pernyataan Presiden Jokowi

Pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024 diungkap ketika presiden bertemu dengan para pimpinan media nasional dan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Hadir dalam pertemuan itu adalah sejumlah tokoh pers antara lain Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan pegiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha.

Presiden memberikan pengakuan di hadapan para pimpinan media yang hadir, bahwa dirinya cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024.

Presiden mengeklaim, sikap itu demi kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana laporan kompas.com dikutip Tribun Jogja hari ini.

Tanggapan kontra 

Atas pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024, tanggapan kontra sekaligus kritik datang dari Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai, sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi tidak sepatutnya ikut campur dalam urusan politik.

"Loh, presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).