Masih Ada Deviasi, Pemkot Yogya Bakal Genjot Kinerja Fisik di Triwulan II 2023

TRIBUNJOGJA.COM - Pemkot Yogyakarta bakal menggenjot capaian kinerja fisiknya, untuk Triwulan II Tahun 2023.

Bukan tanpa alasan, pada Triwulan I lalu, capaian fisiknya masih mengalami deviasi, meskipun angkanya tak terlalu mencolok.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta , Sumadi mengungkapkan, berdasarkan data dari Pemda DIY, kinerja fisik Triwulan I Pemkot Yogyakarta , menunjukkan adanya deviasi sebesar 2,47 persen.

Yaitu, dengan realisasi capaian fisik 26,2 persen, sedangkan target yang ditetapkan adalah 23,73 persen.

Ia pun mengungkapkan, deviasi kinerja fisik tersebut muncul karena beberapa faktor.

Antara lain, adanya penyesuaian dengan kebutuhan di lapangan dan stakeholder lain, penyesuaian peraturan perundang-undangan, perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan, serta penyesuaian anggaran.

"Ya, masih ada deviasi , ini akan kami koordinasikan lebih lanjut di tingkat kota, agar di triwulan selanjutnya target dapat tercapai dengan lebih baik," tandas Pj Wali Kota Yogyakarta itu, Kamis (18/5/2023).

Baca juga: Rencanakan Revitalisasi Pasar Terban, Pemkot Yogya Tunggu Kebijakan Anggaran dari Pusat

"Jadi, kami mematok target, pada triwulan berikutnya, kinerja fisik Pemkot Yogyakarta bisa lebih baik, meningkat dibandingkan Triwulan I," tambahnya.

Lebih lanjut, Sumadi menyampaikan, setidaknya terdapat 11 program pembangunan, yang menjadi prioritas Pemkot Yogyakarta .

Hal itu, selaras dengan Perwal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

"Itu program prioritas yang menjadi sasaran pembangunan di tahun 2023, pada bulan Mei ini harapannya dapat terus dikejar, sehingga target bisa direalisasikan sesuai rencana," tambahnya.

Prioritas program pembangunan tersebut meliputi peningkatan kualitas di sektor pendidikan, pariwisata, pertumbuhan ekonomi, penyesuaian pemanfaatan ruang, kualitas lingkungan hidup, hingga upaya pemberdayaan warga masyarakat.

Kemudian, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, derajat kesehatan masyarakat, keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah, menurunkan angka kemiskinan, serta menekan gangguan ketentraman dan ketertiban. ( Tribunjogja.com )