Wawancara Eksklusif dengan Jusuf Kalla: Dinamika Politik, Kritik Jokowi hingga Alasan Pilih Anies

TRIBUNJOGJA.COM - Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla mengungkap secara blak-blakan bagaimana kriteria Anies Baswedan menurutnya sesuai untuk jadi calon presiden. 

Jusuf Kalla membeberkan kriteria Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sesuai yang dibutuhkan untuk mengurus negara Indonesia saat ini.

Selain bicara soal Anies Baswedan, Jusuf Kalla juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang kerap disebut terlalu ikut campur dalam persiapan koalisi jelang Pilpres 2024.

Dalam wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Jusuf Kalla, JK juga bicara soal dinamika politik jelang Pilpres 2024. 

Berikut petikan wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Jusuf Kalla:

Sebagai politisi senior tentu mengikuti perkembangan politik kita. Gimana komentar bapak soal dinamika politik kita ini?

Kalau saya amati dari ini kan pemilu yang ke-5 dan inilah yang agak panjang masalahnya. Dulu pertama 2004 itu kan 5 pasangannya tapi karena threshold ya dan aman-aman saja, nah sekarang akibat Threshold 20 persen terjadi dua kali dua paslon yang cocok tapi harus 20 persen kemudian baru nanti menghadapi kampanye baru pemilihan nah itu agak panjang dan juga bagi calon itu agak membingungkan juga masalahnya.

Ya mencari pasangan yang cocok sajalah, masih 2 bulan ini, yang kita harapkan ini pemilu yang sesuai yang dengan negara demokrasi, salah satu indikatornya kan pemilihan pemimpin dengan cara pemilu terbuka jurdil luber.

Ini prinsip pokok yang sebenarnya harus ditanam, nah karena ini penggantian pasti pergantian pemimpin atau rezimlah katakanlah, maka harapan kita harus mulus, dan dibutuhkan di lain pihak pemerintah atau negara atau presiden itu merupakan wasit melihat menjaga pemilihan ini sesuai dengan peraturan yang ada, nah sekarang banyak indikasi-indikasi baik terbuka dan tertutup.

Pak presiden banyak diminta perhatiannya agar kembali ke yang baik, selalu saya katakan jangan terlalu jauh, sampai pengumuman koalisi ada suka atau tidak suka, kalau presiden musti berada di tengah karena tidak akan ikut lagi.

Memang beda kalau mau running lagi, itu kan pasti yaa, tapi walaupun running lagi ya diharapkan jangan memanfaatkan aparat karena itu yang membelah kalau aparat pemerintahan itu mengikuti arahan presiden yang ada, saya dua kali kali mengikuti ya pemilu, pas zamannya Bu Mega ya walaupun Bu Mega ikut dia sama sekali tidak mau mempergunakan aparat, karena dia tahu dasarnya, juga SBY pad akhir masa jabatannya.

Pak JK melihat ini Pak Jokowi terlalu jauh ikut campur?

Ya di Indonesia tidak lagi rahasia, ini bagi saya hanya mengingatkan agar mencapai pemilu yang jurdil yang adil dan bebas, walaupun sistem pemilu kita yang terumit ya, tapi damai sebenarnya selama lima kali gak ada konflik antara masyarakat yang ada korbannya penyelenggaranya karena rumitnya ini, ada Pilpres, parlemen di samping partainya ada nama-namanya juga dicoblos, pelaksanaannya perhitungannya susah.

Pak JK setuju tidak adanya PT 20 persen?

Saya cenderung tidak setuju, tapi turun PT sehingga bisa calon itu tidak kawin paksa istilahnya. Ya 10 persen, dan tidak mahal jadinya,banyak kesempatan untuk maju, kalau ini mahal ongkosnya.