Abdul Halim Sebut Penerapan Jam Malam Belum Jamin Bisa Tekan Kejahatan Jalanan Remaja

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, bahwa penerapan aturan jam malam kepada usia pelajar (remaja) belum perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan banyaknya kasus kejahatan jalanan yang dilakukan usai pelajar.

Baca juga: Bupati Halim Pertimbangkan Bikin Perda Pembatasan Jam Malam Untuk Pelajar

Meski sebelumnya sempat muncul wacana aturan jam malam, Bupati menegaskan, bahwa hal itu juga tak menjamin hilangnya kejahatan jalan di Bumi Projotamansari. Halim mengakui, kejahatan jalanan yang dilakukan sebagian remaja saat ini, tergolong meresahkan dan memprihatinkan.

Bupati Bantul pun menyatakan, Pemkab Bantul bersama TNI Polri sudah melakukan koordinasi, tetapi menurutnya, semua itu tidak cukup. Sekolah terutama keluarga harus turut bertanggung jawab.

“Tak mungkin orang tua membiarkan, tetapi tanggung jawab dialihkan ke polres dan aparat keamanan. Ini juga tidak fair. Makanya, saya mengajak seluruh orang tua di Bantul agar lebih care, lebih perhatian, lebih intensif di dalam melakukan pengawasan anak-anak,” ujarnya, Jumat (31/3).

Menurutnya, tindakan represif adalah langkah terakhir yang bisa dilakukan, dan pencegahan adalah cara yang terbaik. Karena, menurutnya, tindakan pencegahan itu lebih sistematis dan berdampak jangka panjang.

“Hukuman iya, tapi pencegahan lebih baik,” katanya.

Sementara terkait wacana jam malam, Halim menegaskan, hal itu masih belum akan diterapkan. Menurut Abdul Halim, jam malam juga tak menjamin bakal menekan angka kejahatan jalanan jika dari keluarga, lingkungan dan sekolah tak ada upaya untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

“Kalau kita berlakukan jam malam malah semakin mencekam dan semakin tak mendukung terhadap upaya pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Ia mengatakan, aktivitas ekonomi juga berlangsung pada malam hari. Jika aturan jam malam diterapkan, maka itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Bantul.

“Sehingga sampai hari ini, setidaknya kami tidak melihat itu satu pilihan kebijakan yang paling tepat,” tandasnya. (nto/ord)