Berita Purworejo

Pemkab Purworejo Gelar Musrenbang, Fokus Pengentasan Kemiskinan hingga Pariwisata

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan rencana kerja

Penulis: Dewi Rukmini | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/Dewi Rukmini
Bupati Purworejo Agus Bastian, saat menghadiri Musrenbang untum penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo 2024 di Gedung Pertemuan Ganeca, Selasa (28/3/2023). 

Lantas, beberapa waktu belakangan ini pihaknya fokus mempercantik kawasan Pantai Dewaruci yang dipilih sebagai salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Purworejo. Dengan membangun tribun besar di pinggir pantai, ia berharap kawasan itu bisa menarik minat wisatawan dengan berbagai pertunjukan seni tari.

"Sebenarnya sudah ada tempat wisata yang bagus yakni Gua Seplawan, tapi aksesnya agak susah, bus besar tidak bisa masuk. Kalau mau membangun akses jalan juga butuh dana yang besar. Maka kami menunjuk Pantai Dewaruci sebagai salah satu ikon wisata Purworejo. Dan bendungan bener juga bisa jadi wisata air kelak," urainya. 

"Mimpi besar saya di sektor pariwisata, karena bandara berdekatan dengan Purworejo, maka saya berharap sebelum ke Jogja wisatawan bisa mampir ke Purworejo dulu. Begitu juga sebelum ke Borobudur, bisa singgah ke Purworejo dulu," tambahnya. 

Lebih lanjut ia berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, menilai prioritas pembangunan 2024 dapat diberatkan pada kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo. 

Sebab, berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih tinggi ketimbang angka kemiskinan provinsi Jawa Tengah maupun secara nasional. 

"Angka kemiskinan Kabupaten Purworejo pada 2022 adalah 11,53 persen. Angka itu masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dengan 10,93 persen dan angka kemiskinan nasional 9,54 persen. Makanya ini perlu kita dorong bersama agar ada penurunan," ungkap Dion.

Menurutnya, Pemkab harus melakukan tindakan khusus bagaimana percepatan pengentasan kemiskinan betul-betul terlaksana secara efektif dan semaksimal mungkin. 

"Kolaborasi dengan pemerintah desa, PKK, dan stakeholder lain perlu dimaksimalkan untuk mempermudah program pengentasan kemiskinan, semisal terkait masalah ketersediaan air bersih, jamban, kesehatan, RTLH, dan resiko stunting," katanya.

Selain itu, lanjutnya, cara paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah lewat pendidikan. Sehingga, anak-anak putus sekolah harus ditelusuri dan dibina kemudian difasilitasi apabila terkendala ekonomi. (drm)

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved