Atlet Difabel Bantul yang Langganan Juara Umum Kecewa dengan Bonus yang Kecil

TRIBUNJOGJA.COM - Puluhan atlet difabel di bawah naungan National Paralympic Committee (NPC) Bantul menuntut kesetaraan hak dalam penerimaan bonus.

Pasalnya para atlet ini merasa bonus yang mereka terima jauh di bawah para atlet yang berasal dari KONI Bantul .

Padahal atlet difabel sama-sama mengharumkan nama Bantul, bahkan telah menjadi juara umum tiga kali berturut-turut dalam ajang Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) DIY.

Para atlet difabel menyampaikan aspirasinya di Pendopo Parasamya II Kompleks Pemkab Bantul Manding seusai pemberian bonus secara simbolis kepada atlet difabel yang berhasil meraih medali dalam ajang Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) III DIY 2022 dan Asian Para Games (APG) XI 2022 di Solo. Setelah itu mereka berpindah ke DPRD Bantul untuk mengadu hal yang sama.

Koordinator aksi, Asep Kurniawan yang juga atlet dan pelatih tenis meja mengatakan bahwa para atlet menuntut adanya kesetaraan bonus.

Kali ini sebanyak 62 atlet akan menerima bonus Peparda dengan rincian nominal Rp 6 juta untuk medali emas, Rp 3,5 juta untuk medali perak, Rp 1,5 juta untuk perunggu, serta Rp 500 ribu untuk atlet Peparda yang tidak meraih medali.

Untuk perbandingan, pada agenda PORDA DIY 2022 (atlet non difabel), Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan bonus sebesar Rp 15 juta untuk peraih medali emas, Rp 7,5 juta untuk medali perak, dan Rp 2,5 juta untuk medali perunggu.

“Kita juga pernah audiensi ke Bupati, dan mengatakan tidak bisa memenuhi karena dana digunakan sebagian untuk infrastruktur, tetapi kenapa yang dipotong NPC, sedangkan KONI tidak, kalau adil kan disamakan bonusnya,” ujarnya Kamis (16/3/2023).

Dalam Peparda III DIY 2022 yang lalu, NPC Bantul kembali merebut juara umum untuk ketiga kalinya.

Dalam sepanjang sejarah Peparda, NPC Bantul belum pernah terkalahkan.

Tentu saja ini mengharumkan nama Kabupaten Bantul .  

“Kita (KONI dan NPC) sama-sama mewakili Bantul, tapi bonusnya masih jauh dari nominal yang diterima altet KONI dalam Porda kemarin,” katanya.  

Jika kondisi ini tidak berubah, maka ditakutkan atlet-atlet NPC dari Bantul akan pindah ke daerah lain.

Menurut Asep, sudah banyak omongan atlet yang memilih keluar dari Bantul dan jika tawaran yang diberikan Pemda lain lebih besar maka tidak menutup kemungkinan atlet Bantul akan keluar.  

“Terlalu murah harga atlet NPC alau dihargai segitu, kasihan atlet yang berjuang. Teman-teman pengurus sudah berjuang untuk kaderisasi dari awal tapi hasilnya kayak gini. Padahal Bantul juara umum tiga kali berturut-turut dalam Peparda,” tegasnya.

Adapun jadwal Peperda berikutnya akan digelar di tahun 2025, dan pemerintah kabupaten Bantul tengah berupaya untuk meningkatkan bonus atlet dalam Peparda tersebut.

Terkait hal tersebut Asep mengatakan bahwa yang diminta para atlet adalah penambahan bonus di tahun ini dan tidak perlu menunggu hingga 2025.

“Kalau bisa di tahun ini disamakan,” ucapnya.

Sementara itu, NPC Kabupaten Bantul menyatakan sikap untuk menuntut kesetaraan hak atlet difabel Bantul .

Ketua NPC Kabupaten Bantul , Yulianto, mengatakan bahwa Bantul sudah mencanangkan sebagai Kabupaten yang Ramah Difabel, tertuang di dalam Visi-Misi Kabupaten Bantul , tetapi ternyata itu hanya sebatas slogan, belum benar-benar menjadi Misi yang diimplementasikan dalam tata kelola Kabupaten Bantul .

Bantul juga sudah memiliki regulasi tentang difabel, yaitu Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Difabel.

Bahwa difabel memiliki hak yang sama sebagai warga masyarakat, yang haknya tidak hanya dilindungi oleh Perda, tetapi oleh regulasi lain di atasnya, yaitu UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Kami menuntut hak untuk disetarakan dengan atlet non difabel . Kami sudah berjuang semaksimal mungkin untuk Kabupaten Bantul , dan hasilnya sudah nyata. Kami juara umum untuk yang ketiga kalinya. Tapi mengapa Pemerintah Kabupaten Bantul masih membedakan kami dengan atlet non difabel? Misi Kabupaten Bantul Ramah Difabel, lalu Perda tentang Pemenuhan Hak Difabel, harusnya tidak hanya sebatas di atas kertas, tapi harus diimplementasikan," ucapnya.

Pihaknya tidak akan berhenti dan akan memperjuangkan nasib para atlet difabel Bantul .

Satu di antaranya dengan audiensi ke DPRD Bantul sebagai perwakilan rakyat.

Yulianto menilai, seharusnya DPRD mampu menyuarakan aspirasi para atlet.

Adapun dalam Peparda DIY 2022 lalu, NPC Bantul mengirim kontingen sebanyak  90 orang, terdiri 62 atlet, 19 pelatih dan 19 official.

Para atlet difabel bantul mengikuti 10 cabor dan yang jadi juara umum adalah atletik, renang dan tenis meja.

Sementara medali yang diperoleh sebanyak  44 emas, 30 perak, dan 9 perunggu yang membuat Bantul menjadi juara umum.( Tribunjogja.com )