Gunungkidul Jadi Percontohan Pengembangan Ekosistem Green Economy PLN

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) menjadikan Kabupaten Gunungkidul sebagai percontohan Pengembangan Ekosistem Green Economy.

Kesepakatan dengan Pemda DIY juga dilakukan terkait program ini.

Direktur Utama (Dirut) PLN , Darmawan Prasodjo menjelaskan program ini berupa penanaman bibit pohon yang sifatnya produktif.

"Terdapat 50 ribu bibit yang kami tanam di lahan seluas 30 hektare (ha) di Gunungkidul ," jelas Darmawan di Telaga Ngrejek, Kalurahan Gombang, Ponjong, Selasa (14/03/2023).

Baca juga: Selama 2022, Dukungan CSR untuk Gunungkidul Mencapai Rp9 Miliar 

Jenis tanamannya adalah Jati Putih, Gamal, Kaliandra, dan Indigofera.

Lahan yang dimanfaatkan meliputi Sultan Ground, tanah kas desa, hingga pekarangan milik warga.

Menurut Darmawan, 5 jenis pohon dipilih karena memberikan dampak berlipat.

Dedaunannya bisa dimanfaatkan warga sekitar sebagai pakan ternak, setelah 6 bulan tumbuh.

"Sedangkan dalam setahun hasilnya bisa dijadikan untuk sumber energi pembangkit listrik tenaga uap batubara kami," ujarnya.

Darmawan menilai program ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Masyarakat nantinya ikut merasakan dampak dari ketahanan energi.

Baca juga: Kalurahan Umbulrejo Ponjong Dapat Bantuan Lumbung Pangan dari DPP Gunungkidul

Gubernur DIY , Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan warga nantinya juga bisa menghemat biaya untuk pakan ternak.

Sebab di saat tertentu pakan ternak sampai harus dibeli dari daerah lain.

"Jadi nanti tidak perlu beli pakan lagi, uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya," kata HB X.

Ngarso Dalem turut berpesan agar warga setempat mengelola pohon hasil bantuan tersebut dengan baik.

Sebab nantinya bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta menyampaikan terima kasih karena wilayahnya dipilih jadi percontohan.

Ia berharap program ini juga bisa membantu kesejahteraan warganya.

"Apalagi di Gunungkidul ini juga ditopang oleh ekonomi kerakyatan," ujarnya.( Tribunjogja.com )