Pengawas Pemilu di Sleman Turun ke Titik Kumpul Masyarakat Seminggu Dua Kali 

"Potensi yang terjadi itu bisa dikomunikasikan dengan Panwas kita, baik di Kalurahan, Kapanewon maupun Bawaslu Kabupaten Sleman. Kami siap kawal dan advokasi. Termasuk bagi mereka kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, manula dan lainnya, tentu ini kami kawal," kata Karim. 

Kegiatan patroli pengawasan untuk mengawal hak pilih di Kabupaten Sleman juga akan dilakukan dengan pembuatan konten video pendek.

Video tersebut akan diunggah di media sosial agar bisa mengkampanyekan lebih banyak masyarakat, bahwa pengawasan terhadap hak pilih benar-benar dilakukan. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu DIY, Sutrisnowati dalam arahan saat menjadi pembina apel siaga patroli pengawasan kawal hak pilih di Kabupaten Sleman menekankan pentingnya pengawas pemilu dengan memastikan setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih, khususnya di Kabupaten Sleman, terdaftar sebagai daftar pemilih Pemilu 2024. 

Baca juga: Bawaslu Bantul Deklarasikan Pengawasan Bersama Pemilu Serentak 2024

"Kita harus memastikan tidak ada satupun pemilih ataupun calon pemilih di Kabupaten Sleman yang terlewat sehingga tidak masuk ke dalam DPT dan kehilangan hak pilihnya," kata dia. 

Sutrisnowati mengatakan, Bawaslu RI telah menginstruksikan beberapa upaya yang perlu dilakukan jajaran pengawas pemilu di daerah dalam rangka mengawal hak pilih.

Satu diantaranya, melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih minimal dua kali seminggu.

Kegiatan ini dilakukan hingga hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Selain itu, jajaran pengawas pemilu di daerah juga diminta memastikan ada tindak lanjut dari KPU dan jajarannya di daerah terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang kini sedang berlangsung.

Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak pilih dalam Pemilu 2024 dan melakukan pengawasan langsung terhadap kelompok rentan yang hak pilihnya rawan disalahgunakan.

"Juga mendirikan posko pengaduan keliling kawal hak pilih yang bentuknya disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada," kata dia. (rif)