Pembuangan Limbah dari Kota Yogyakarta Menuju TPA Piyungan Turun 35 Ton Per Hari

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sektor persampahan seakan jadi polemik panjang yang urung terselesaikan, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta.

Namun, gerakan zero sampah anorganik yang diterapkan sejak 1 Januari 2023 lalu, perlahan mulai membuahkan hasil, di mana rerata buangan menuju TPA Piyungan makin menurun.

Baca juga: Kapolda Jambi dan Pilot Helikopter Berhasil Dievakuasi, Langsung Dapat Perawatan Medis

Sebagai informasi, sebelum gerakan itu diterapkan, produksi sampah di Kota Yogyakarta mencapai 360 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, 2 persennya terserap bank sampah dan sekira 29 persen terangkut oleh pelapak.

Sehingga, total volume sampah yang dibawa menuju TPA Piyungan sekira 260 ton, dengan komposisi 55 persen limbah organik dan 45 persen anorganik.

Melalui gerakan tersebut, sampah-sampah plastik yang mendominasi buangan jenis anorganik layaknya botol bekas minuman, kemasan sachet, styrofoam, pembungkus makanan, serta limbah lain yang masih punya nilai ekonomi dialokasikan menuju bank sampah.

Sedangkan limbah anorganik yang boleh dibawa menuju depo, atau tempat pembuangan sementara, hanya yang berstatus residu saja.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, mengungkapkan, lebih kurang satu setengah bulan gerakan zero sampah anorganik berjalan, penurunan volume sampah telah menyentuh 35 ton per hari.

Tapi, Sekda menegaskan, jumlah tersebut masih jauh dari optimal, sehingga program akan terus digenjot.

"Target kami sampai akhir bulan Maret nanti bisa berkurang minimal 50 ton per hari. Proses sosialisasi digencarkan terus," jelasnya, Selasa (21/2/2023).

Namun, yang tak kalah penting, satgas gerakan zero sampah anorganik berbasis kelurahan sejauh ini mulai melangsungkan random sampling dengan monitoring lapangan secara on the spot.

Alhasil, seberapa jauh kedisiplinan yang terbentuk di masyarakat, benar-benar dapat teramati oleh deretan petugasnya.

Baca juga: Fenway Sports Group Tak Jual Penuh Saham Liverpool

"Jadi, satgas melibatkan Bhaninkamtibmas, Babinsa dan Satpol PP, mereka bertugas untuk melihat apakah warga masyarakat sehari-hari sudah melaksanakan pemilahan secara baik atau belum," ucapnya.

"Jika ada yang belum menerapkan, bakal ditegur sama petugas, serta mendapat pembinaan. Bahkan, kalau perlu, diminta membuat surat pernyataan, karena Maret kita mulai penegakan aturan," imbuh Aman.

Ia tidak memungkiri, kunci memutus rantai polemik persampahan nan berkepanjangan di Kota Yogyakarts ialah perubahan perilaku masyarakat, soal kesadaran dalam memilah limbah sejak dari sumbernya.

Oleh sebab itu, guna membangun kesadaran, pengawasan ekstra pun diperlukan agar penduduk tidak bisa serta merta membuang sampah tanpa proses pemilahan.

"Per Februari ini, pengawasan oleh DLH, dibantu Satpol PP, tidak hanya menyasar 13 depo saja, tetapi juga di 13 TPS yang ukurannya cenderung besar. Jadi, ada 26 titik yang dikendalikan dengan pengawasan selama 24 jam penuh," pungkas Sekda. (aka)