Chad Minta Bantuan Rusia, Prancis Akhiri Misi di Burkina Faso

TRIBUNJOGJA.COM, ADDIS ABABA – Pemerintah Chad meminta bantuan Rusia dalam perang melawan terorisme. Mereka kini sedang menunggu proposal khusus dari Moskow.

Informasi ini disampaikan Menteri Luar Negeri Chad Mahamat Saleh Annadif kepada Sputnik, Minggu (19/2/2023).

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov selama kunjungannya baru-baru ini ke negara-negara Afrika berjanji Rusia akan membantu negara-negara di kawasan Sahara-Sahel, termasuk Chad.

"Ya, kami telah mendengar pernyataan (Lavrov), tetapi belum melihat proposal spesifik dari Rusia. Ya, tentu saja, kami membutuhkan (dukungan dalam perang melawan terorisme) ini," kata Saleh Annadif.

Dia menambahkan Rusia dan Chad perlu menandatangani kesepakatan perang melawan terorisme yang akan mengatasi tantangan baru.

Sergey Lavrov melakukan dua tur Afrika sejak awal 2023, dengan satu tur meliputi Afrika Selatan, Eswatini, Angola, dan Eritrea dan yang lainnya Mali, Mauritania, dan Sudan.

Topik kerjasama di bidang keamanan menjadi salah satu poin penting dalam tour kedua ini.

Baca juga: Menlu Uganda : Afrika Tahu Siapa Sesungguhnya Musuh Mereka

Baca juga: Dubes Eritrea : Barat Mulai Kehilangan Pengaruh di Benua Afrika

Baca juga: Kudeta Burkina Faso, Jejak AS-Prancis di Afrika dan Moncernya Rusia

Chad adalah salah satu negara Sahel yang berjuang melawan kelompok teroris Islam, termasuk Boko Haram.

Kelompok Boko Haram memulai pemberontakannya di Nigeria pada 2009 dan memperluasnya ke negara tetangga – termasuk Sudan – pada ahun 2014.

Perkembangan lain, Prancis resmi mengakhiri kehadiran militernya di Burkina Faso ditandai penurunan bedera triwarna Prancis di pangkalannya.

Paris mempertahankan kehadiran militer di lima negara kawasan Sahel – Burkina Faso, Mali, Chad, Mauritania, dan Niger – dalam kerangka Operasi Barkhane sejak 2014.

Namun, pada Agustus 2022, otoritas lokal menuntut agar pasukan Prancis meninggalkan Mali, dan beberapa bulan kemudian, Prancis mengakhiri operasi Barkhane.

Berita ini membuka babak baru dalam perjuangan melawan kelompok-kelompok Islam yang terkait dengan Al-Qaeda dan Daesh di negara tersebut.

Pasukan khusus Prancis harus meninggalkan wilayah bekas jajahan itu sebagai akibat dari keputusan Burkina Faso untuk mengakhiri perjanjian militer bilateralnya dengan Prancis.

Kerjasama itu tadinya memungkinkan Paris mempertahankan kehadiran militernya di tanah negara Afrika Barat itu.