Sri Sultan Hamengku Buwono X Raih Penghargaan Inisiator Kebijakan Pembangunan Maritim

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi salah satu tokoh nasional yang dianugerahi penghargaan Inisiator Kebijakan di Bidang Pembangunan Maritim dalam Soedarpo Sastrosatomo Award.
 
Penghargaan kategori utama dari Maritime Award 2022-2023 tersebut secara langsung diterima Sri Sultan pada malam penganugerahan Maritime Award 2022-2023 yang digelar di Marina Batavia, Port Sunda Kelapa, DKI Jakarta pada Jumat (10/2/2023) 

Diselenggarakan oleh International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC), penghargaan Maritime Award diberikan kepada tokoh-tokoh nasional, akademisi, perseorangan, lembaga pemerintah/bumn/swasta yang aktif dan sangat berjasa dalam pengembangan, dan penyebarluasan berbagai kegiatan di bidang kemaritiman. 

Selain itu, juga bermanfaat secara berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Baca juga: Pemda DIY Antisipasi Aksi Borong untuk Cegah Inflasi Jelang Ramadan 2023

Sebelumnya, Ketua Pelaksana ISPEC dan Maritime Award Fajar Bagoes Poetranto dan Ketua Dewan Pakar ISPEC Wahyono Bimarso sempat bertemu langsung dengan Gubernur DIY bulan November 2022 lalu. 

Usai pertemuan dan berdasarkan proses penyeleksian, Sri Sultan diketahui merupakan sosok yang sejak lama sangat peduli terhadap perkembangan kemaritiman khususnya pelayaran di Indonesia. Sehingga dinilai tepat menjadi salah satu tokoh nasional yang dianugerahi penghargaan tersebut.

Penetapan Sri Sultan sebagai salah satu penerima penghargaan tersebut sendiri berdasarkan proses penyeleksian yang melibatkan 21 dewan pakar serta melalui riset dan survei publik pada Juli 2022 lalu.

Pada malam penganugerahan Maritime Award 2022-2023 tersebut, Sri Sultan pun berkesempatan menyampaikan orasi kebangsaan bertajuk Kebijakan Laut dan Kedaulatan Maritim Indonesia.

Sri Sultan menuturkan, guna mempercepat kebangkitan Indonesia melalui gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia, upaya revitalisasi semangat wawasan nusantara bahari diperlukan. Selain itu, pemahaman tentang geopolitik dan geostrategi pun harus dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Dikatakan Sri Sultan, Indonesia patut menaruh perhatian, dengan posisi Indonesia yang memangku Samudera Hindia. Terkhusus eksistensi Jalur Sutra Maritim, dimana pada masa perang dingin, Samudera Hindia tidak pernah menjadi daya tarik kepentingan ekonomi dan politik bagi negara-negara tertentu, terutama Amerika, Jepang, Cina, dan negara-negara Eropa. 

Konstelasi mulai berubah pada awal tahun 2000-an, ketika konflik perairan China Selatan mengemuka yang menyebabkan Samudera Hindia muncul ke permukaan sebagai wilayah ekonomi dan politik yang sangat penting.

“Merujuk pada berbagai fenomena maritim di atas, tak berlebihan kiranya, apabila kita memang harus menggali, mengkaji serta merevitalisasi kembali ‘Semangat Nusantara’. Para penghuni yang berada di dalam Nusantara, harus memiliki Wawasan Nusantara, sekaligus Wawasan Bahari, atau lebih tepatnya Wawasan Nusantara Bahari. Dalam upaya Revitalisasi Semangat Nusantara, maka konsekuensi lanjutannya adalah, bangsa Indonesia harus memiliki pemahaman tentang Geopolitik dan Geostrategi,” jelas Sri Sultan.

Pemahaman geopolitik dan geostrategi, dimaksudkan untuk menggugah wawasan, dalam usaha mengeksplorasi jati diri bangsa. Pemahaman geopolitik dan geostrategi ini, dapat diderivasi dari Wawasan Nusantara, diaktualisasikan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk ditempatkan dalam konteks percaturan global dan pergeseran geopolitik internasional.

Lebih lanjut, Sri Sultan mengutarakan, di tengah upaya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, teriring pula kewajiban nasional untuk memperkuat integrasi bangsa, melalui strategi nasional aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ditekankan, sekalipun bangsa Indonesia satu, tetap tidak boleh dilupakan, sesungguhnya bangsa ini berbeda-beda dalam suatu kemajemukan.

“Pengalaman mengajarkan bahwa bukan semangat kemanunggalan atau ketunggalan (tunggal-ika) yang paling potensial untuk bisa melahirkan kesatuan dan persatuan yang kuat, melainkan pengakuan akan adanya keberagaman (bhinneka), dan kesediaan untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia. Kenyataan kemajemukan inilah, yang seringkali diabaikan dalam wacana politik elit negeri ini,” kata Sri Sultan.

Oleh karenanya, sekalipun diakui, bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat yang bhineka atau berbeda-beda, harus selalu diingat-ingatkan bahwa seluruhnya adalah satu (tunggal ika). Sudah seharusnya menjadikan keberagaman sebagai faktor perekat integrasi bangsa, melalui upaya-upaya proaktif dan partisipatif.